Soekarno Di Mata Tan Malaka

| Kamis, 26 Januari 2012 | 3 komentar |

Karena amat banyak menyinggung Pimpinan Negara Republik Indonesia dalam masa revolusi ini. Maka saya perlu sekali mengemukakan sedikit pandangan mengenai dirinya Presiden Soekarno. Barangkali ada baiknya juga saya ceritakan tentang perhubungan saya dengan Presiden Soekarno.
Sah dan perubahan jiwa manusia itu umumnya, sebagai cerminan perubahan masyarakat manusia umumnya pula, juga mengalami undang dialektika, yakni perubahan sedikit demi sedikit, dari abad ke abad pada suatu ketika menjadi pertukaran sifat. Dengan maju berubahnya masyarakat sedunia, dari zaman komunisme-asli ke zaman sosialisme modern melalui zaman perbudakan, zaman ningrat dan zaman kapitalisme, maka maju dan berubahnya kebudayaan kejiwaan (psychology) manusia itu dalam ratusan tahun.

Tetapi dalam dirinya seseorang (manusia) pada suatu masyarakat dalam hidupnya seseorang itu bisa berlaku gerakan kemajuan atau gerakan kemunduran. Seseorang dalam seumur hidupnya bisa bertukar dari revolusioner menjadi konservatif atau anti-revolusioner atau sebaliknya dari konservatif bertukar menjadi revolusioner. Yang menjadi pendorong dalam pertukaran paham itu biasanya perjuangan kelas dalam masyarakat itu. Filsafat atau pandangan hidup dan juga kemauan atau wataknya orang itu sendiri. Seseorang juga berwatak waja dan konsekwen dan mempunyai pandangan yang tepat tentang gerakan kelas dalam masyarakat itu, biasanya patah atau tegak dengan pahamnya semula. Tetapi orang yang tiada mempunyai filsafat atau pandangan hidup yang tepat dan masak tetapi mempunyai watak dan kemauan yang mudah diombang-ambing oleh sentimen (perasaan) serta hawa nafsu diri sendiri atau pengaruh dari luar, biasanya kalau bertemu dengan rintangan mudah sekali bertukar warna dan memilih keuntungan sementara untuk menyelamatkan dirinya sendiri.

Satu dua di antara pelbagai ukuran yang biasanya kita pakai terhadap seseorang yang terjun terhadap seseorang, sebagai pemimpin, apakah pertama sekali ia dapat melihat ke depan dan yang kedua pakah dia cukup mempunyai watak yang konsekwen untuk memegang pandangan ke depan itu. Dalam prakteknya kita bertanya, apakah yang dijanjikan pemimpin itu kepada pengikut dan rakyatnya. Kedua, apakah dia jujur dan konsekwen melaksanakan apa yang sudah dijanjikannya itu sambil juga memperhatikan cara dan moral yang dijungjungnya untuk menepati janjinya itu.
Kita pertama bertanya; apa yang dijanjikan oleh  Ir.Soekarno kepada rakyat Indonesia ketika dia memimpin PNI di masa “Hindia Belanda”? kedua, apakah Ir.Soekarno jujur memegang janjinya itu?
Kita semua mengetahui bahwa Ir.Soekarno menuju kepada Indonesia merdeka atas dasar “Sosio-Nasionalisme” dan “Sosio-Demokrasi” dengan cara MASSA AKSI serta dengan semangat yang “tak kenal damai” (bukan serupa almarhum Dr Sutomo).
Ir Soekrano sudah menderita banyak kesengsaraan lantaran pahamnya itu dari pihak imperialisme Belanda, dan sebaliknya pula mendapat kehormatan, simpat dan pujian yang luar biasa dari seluruh golongan rakyat di Indonesia.

Tetapi bagaimanakah Ir Soekarno menepati janjinya?
Dengan Jepang yang imperialistis, militeristis dan teocratis Ir.Soekarno dari mulanya Jepang masuk sampai jatuhnya dari tahun 1942 sampai tahun 1945 dia bisa kerjasama bahkan bisa “sehidup semati” untuk mendirikan Indonesia merdeka di kelak kemudian hari dalam lingkungan “Asia Timur Raya” yang pastilah cocok dengan filsafat hidup Tenno Heika dan Kenpei Jepang. Oleh karena kepercayaan dan penghargaanTenno Heika oleh Jendral Terauchi, Panglima Tertinggi seluruh Angkatan Perang Jepang di Asia Selatan, antara tanggal 5 dan 11 Agustus 1945 di Saigon.
Presiden Soekrano (yang walaupun atas desakan para pemuda Jakarta) pada 17 Agustus 1945 telah memmproklamasikam kemerdekaan Indonesia dan di masa Jepang menciptakan “Amerika kita setrika, Inggris kita linggis” serta dengan secara sandiwara membakar potret van der Plas (Roosevelt dan Churchill)—dengan “Naskah Linggarjati” dan “Renville principles” menerima kembali Mahkota Raja Belanda di samping mengakui modal asing baik yang langsung memusuhi, maupun yang tidak langsung memusuhi Republik.

Di masa Jepang sebetulnya banyak jalan lain bagi Gico Soekarno untuk menyingkiri ikatan halus maupun kasar yang dicoba dikenakan oleh kaki tangan Tenno Heika kepadanya. Tak perlu dia sendiri yang menganjurkan atau menyetujui pengerahan romusha, pengumpulan intan berlian rakyat Indonesia serta para gadis (untuk dilatih) untuk dikirim ke Tokyo. Tiadalah pula perlu Presiden Soekarno di masa republik ini terus menerus menerima usul Inggris, yang sangat merugikan rakyat ialah menghentikan pertempuran di Surabaya dan Magelang serta usul dari pihak Belanda mengakui beberapa Negara Boneka dalam beberapa wilayah Republik Indonesia (NIT, Borneo,dll) dan sekarang menerima dan menjalankan usul Belanda “mengosongkan kantong” dan menarik 35.000 prajurit dari Jawa Barat dan Jawa Timur dan seterusnya menerima kembali mahkota Belanda, N.I.S dan UNI Nederland-Indonesia, jadinya membatalkan proklamasi 17 Agustus.

Seandainya Ir Sokerano tetap memegang pendiriannya semula dan bersandar atas kepercayaan kepada kekuatan 70 juta rakyat dan dinamikanya revolusi, artinya tetap memagang dasar Indonesia Merdeka dengan “Sosio-Nasionalisme” dan “Sosio-Demokratnya” tetap pula memegang cara Massa Aksi dengan semangat yang tiada kenal damai (juga terhadap sembarangan imperialisme) maka dengan kerja “Illegal” di masa jepang kemerdekaan 100 % boleh jadi sekali lebih lekas tercapainya daripada yang disangka-sangka.
Tetapi kalau kita pelajari perbuatannya Ir Sokerno, maka kita terpaksa mengambil kesimpulan bahwa dia tiada memusingkan analisanya masyarakat Indonesia. tiada tampak bagi saya dalam semua pidatonya perhatian yang dalam antara kebutuhan Belanda terhadap Indonesia. Tiada tampak bagi saya dalam semua pidatonya perhatian terhadap pertentangan yang antara kebutuhan Belanda terhadap Indonesia dalam arti keperluan hidup dan tiada kelihatan pula dalam semua pidatonya itu perhatian terhadap pokok- pendorongnya gerakan rakyat di Indonesia, ialah gerakan murba yang tak kenal damai. Semua dipusatkan kepada grande-eloquence, kemahiran kata, untuk mengikat perhatian dan perasaan para pendengar semata-mata. Kurang untuk menimbulkan keyakinan juga berdasarkan pengertian atas bukti dan perhitungan yang nyata, dan seterusnya untuk menerbitkan kemauan seperti baja untuk melaksanakan keyakinan itu, karena kepintaran menggunakan Bahasa Indonesia, maka dengan suara yang bergemuruh bersipongang dan mempengaruhi para pendengar, dapatlah Bung Karno memukau, menghipnotis sesuatu rapat rakyat murba.
Grande-eloquence beserta grande-elegance a’la Soekarno yang banyak kecocokan pada irama jiwa Murba Indonesia, yang tertindas, terperas, bisa digunakan oleh suatu imperialisme sebagai Dewi Nasionalisme untuk mengebiri gerakan murba yang dipengaruhi oleh paham komunisme, tetapi belum diobori, diorganisir dan di-disiplin oleh ilmu komunisme. Tetapi grande-eloquence dan grand- elegance itu saja tak dapat mendidik kader murba yang bisa mempelopori gerakan dan revolusi di Indonesia.

Partai Nasional Indonesia (PNI) terdiri sebagian besarnya daripada kaum intelektual borjuis. Mereka ini dalam hati kecilnya takut kepada akibatnya gerakan murba, tetapi dengan pidato yang abstrak, kabur tetapi grande, mereka bisa memberi pengharapan dan impian kepada murba. Apabila murba yang sesungguhnya bergerak untuk mencapau maksudnya murba yang sebenarnya, dan imperialisme Belanda, Jepang atau Inggris mengambil tindakan keras, maka grande eloquence dapat dipergunakan untuk menutupi, menyelimuti dan membungkus segala-gala yang tidak konsekwen serta memalsukan semua yang konsekwen. Demikianlah grande eloquence beserta grande elegance dapat menyembunyikan apa yang kompromistis, menyelimuti apa yang anti Massa Aksi, serta membungkus segala sesuatu yang hakekatnya anti kemerdekaan.
Grande elegance a’la Soekarno tak pernah konkrit,nyata ialah tepat dan berterang-terangan melawan musuh yang nyata dan dekat. Dijamin Belanda Nasionalisme yang mestinya anti pemerintah Hindia Belanda itu dapat dibungkus dengan perkataan “kapitalisme-imperialisme”. Istilah ini dapat dipergunakan sebagai tabir asap untuk melindungi diri para pemimpin PNI terhadap undang-undang Hindia Belanda. Bukannya partai Nasional Indonesia langsung menentang pemerintah Hindia Belanda, melainkan imperialisme-kapitalisme yang jauh,abstrak, yang tergantung di awang-awang. Begitu oleh grande eloquence, istilah Massa Aksi yang berarti “Murba Bersenjata yang Bertindak Sendiri” boleh disulap menjadi massa aksi yang membangun kerjasama di “Hindia Belanda” dan  ber-“Kinro Hoozi di zaman Jepang dan bersama-sama “memotong keju” dan “menyapu jalan” di revolusi ini. Di zaman Jepang Sosio-Nasionalisme yang radikal dan agresif menjadi “Hakko Itjiu” atau “Hakko Seisin” teristimewa juga sekarang Sosio-demokrasi dan Sosio-Nasionalisme dan Sosio Demokrasi itu boleh dipakai sebagai perisai terhadap tuduhan “war criminal” dan sebagai selimut untuk kerjasama dengan kapitalisme-imperialisme Belanda, ialah tengkulaknya kapitalisme-imperialisme Amerika-Inggris.

Berhubung dengan amat longgarnya cara Ir.Soekarno menafsirkan suatu paham itu, maka tak pastilah saya ini dalam menentukan apakah sikap  Ir Soekarno yang sebenarnya terhadao paham dan diri saya sendiri, walaupun di masa lampau kelihatan masih serba baik.
Buat sekadarnya membuktikan kerja itu di zaman lampau, ialah sebelumnya tangkapan saya pada tanggal 17 Maret 1946 di Madiun, maka tak ada salahnya kalau di sini saya mengemukakan beberapa peristiwa yang barangkali tidak begitu atau samasekali tidak diketahui oleh umum.
Sebermula, maka kebetulan saja, saya dalam tahanan di Mojokerto (13 Juli 1946 sampai 29 Januari 1947) saya terpandang satu buku yang berjudul “Indisch Schrift v/h Recht”. Dalam buku itu tercantum Ir Soekarno pada Landraad Bandung, 22 Desember 1931.

Hampir setengahnya laporan proses itu yang menutupi lebih kurang 60 muka, mengambil bagian yang memperhubungkan aksi Ir Soekarno di masa PNI dengan saya sendiri, ialah dengan perantara buku Masa Aksi yang saya tulis tergesa-gesa di Singapura pada pertengahan 1926.  Buku Masa Aksi itu sekarang sudah diterjemahkan dari bahasa Belanda ke dalam Bahasa Indonesia dan sudah disiarkan pada tahun lampau. Karena buku itu di masa Hindia Belanda cuma jatuh kepada beberapa pemimpin yang berpengaruh besar saja, dijatuhkan secara rahasia sekali dan karena isi buku itu pula yang pertama kali diperingatkan Presiden Soekarno kepada saya pada pertemuan bermula, maka baiklah saya turunkan di sini catatan dari beberapa pemeriksaan itu.
Beberapa kalimat disalin ke Bahasa Indonesia. Bunyinya sebagai berikut:
‘Landraad di Bandung ketua Mr.Siegenbeek v. Heukelen vonis 22 Desember 1931. Raad van justitie di Jakarta Mr.E.H de.Graag,dll. Vonis 17 April 1931
Perkara terhadap para pemimpin PNI menurut artikel 153 bis dan 169 dari Weboek v.strafrecht. pada halaman 609 tertulis: Dalam Indische Tijdschrift v/h Recht Ir Soekarno, R.Gatot Mangkuprajo, Mas Kun, Supriadinata

Semenjak berdirinya PNI sampai tanggal 29 Desember 1929, yakni selama tahun tersebut teristimewa pada petengahan kedua tahun itu, di Bandung dan tempat lain-lain, ialah di Jawa dengan memimpin atau berbicara pada rapat umum kursus dan propaganda tertutup. Demikian pula dengan jalan memberikan pimpinan kepada dan memajukan massa aksinya partai mereka mengambil bagian dalam PNI dengan pengetahuan tentang tujuan partai. Maksud terakhir dari PNI dengan tegas dituliskan dalam statute..keterangan azas sebagai syarat yang pertama disebutkan’ kemerdekaan poitik, yakni berhentinya pemerintahanan Belanda di atas Indonesia itu.

“Sebagai alat yang paling baik Massa Aksi yang teraturlah yang dikemukakan.”
“Landraad menganggap penting sekali brosur Massa Aksi in Indonesie, terdapat pada produk FN ditulis oleh Tan Malaka, pemimpin komunis yang pada waktu itu berada di Singapura.” Pada halaman 639 Tidjs. v/h Rehct tertulis a.l:
“Menimbang bahwa produk AX juga menunjukan, memperbaiki, masyarakat oleh Murba (massa) dari Murba, untuk Murba perkataan mana satu persatu terdapat brosur Tan Malaka halaman 73..”
Menimbang bahwa thesis tentang pembagian imperialism atas corak dalam produk O (yang menurut saksi Kamaruddin dalam pemeriksaan adalah diktat pada kursus kepada calon anggota partai) yang juga terdapat dalam produk Bu; satu tulisan dari Inu Perbatasari, pemimpin kursus, disalin Woordelijk (kata demi kata) dari brosur Tan Malaka tersebut halaman 32 pada halaman 656 TIJDS. v/h RECHT:
“…………..Bahwa (menurut terdakwa Pen!) nasionale daad (perbuatan nasional) disebutkan akan berakhir tahun 1930.”
“………….sedangkan dengan sedikit perubahan istilah (sedikit perubahan itu adalah atas tanggungannya jaksa Belanda semata-mata,Pen!) Tan Malaka dalam produk FN mengemukakan bahwa salah satu syarat untuk menimbulkan pemberontakan bersenjata terhadap pemerintahan Hindia Belanda ialah bahwa pimpinan dari Massa Aksi harus senantiasa sanggup membentuk tuntutan dan semboyan yang baru dan bersemangat sehingga  kemauan Murba suatu saat bertukar menjadi perbuatan Murba.
Pada halaman 659 TIJDS v/h RECHT:
“………….Menimbang penolakan yang menyatakan bahwa yang menyebabkan timbulnya pemberontakan yang kecil-kecil dan tidak teratur tiadalah member jaminan bagi jayanya revolusi, sudah terdapat pada surat kode Tan Malaka dan Subakat dalam produk V, kepada para pemimpin komunis di negeri ini dari sudut mana berhubungan dengan produk LL, sama sekali tidak terbukti, seperti yang hendak dikemukakan oleh Pembelaan, bahwa PNI yakni para pemimpinnya tidak menghendaki  pemberontakan bersenjata terhadap pemerintah, tetapi lebih tepat bahwa (PNI) menolak Putsch, revolusi yang tiada teratur sebagai siasat untuk mencapai maksudnya pengesahan yang pasti tantangan kesimpulan itu terdapat dalam uraian Tan Malaka sendiri dalam Brosur Produk FN, dimana penolakan yang pasti terhadap Putsch, sebagai siasat untuk mencapai tujuan nasional, ialah kemerdekaan juga diberi alas an penuh oleh PNI menurut produk FO dan OO dengan mempertentangkan Putsch yang tiada sempurna itu dengan Massa Aksi yang teratur sebagai alat efissient (sempurna) untuk mencapai maksud terakhir ialah kemerdekaan Indonesia sepanjang revolusi bersenjata.”

Pada halaman 660 tertulis:
“Putsch ialah hasil pekerjaan dua orang berputus asa, sedangkan revolusi adalah hasilnya suatu gerakan masyarakat. Satu revolusi seperti di Prancis dan Rusia timbul, setelah rakyat Murba disebabkan oleh suatu kejadian menunjukkan kemarahan serta kemurkaannya dengan protes pada rapat umum dan demostrasi yang disetujui oleh seluruh rakyat yang tak lain  melainkan Murba yang diorganisir.”
Catatan di atas bukan dimaksud untuk membenarkan tuduhan jaksa Hindia Belanda terhadap Ir Soekarno. Juga bukan membenarkan tafsiran jaksa dan PID Hindia Belanda tentang massa aksi tetapi atas catatan di atas oleh pihak ke tiga dapat diambil sekedarnya kesimpulan bahwa PNI dan Soekarno setuju dengan Massa Aksi sebagai alat yang paling baik untuk mencapai kemerdekaan politik. Dikatakan pula baik dalam rapat umum maupun dalam rapat terbuka dan dalam kursus partai, maka buku massa aksi banyak dipergunakan.

Rupanya tuduhan pengadilan di masa Hindia Belanda yang berkenaan dengan Massa Aksi itu tak seberapa jauhnya daripada kebenaran. Sesudahnya saya membaca laporan tentang proses Ir Soekarno cs dalam TIJDS v/h RECHT tersebut di Mojokerto, maka hal ini saja contohnya pula dengan keterangan beberapa pemimpin yang rapat perhubungannya dengan Ir Soekarno di masa lampau. Keterangan Hindia Belanda itu tentang perhubungan Ir Soekarno dengan buku Massa Aksi itu sama sekali dibenarkan. Malah ditambahi pula dengan keterangan bahwa bukan PNI dan Ir.Soekarno saja, tetapi ada lagi partai-partai lain dan para pemimpin lain yang mempergunakan brosur massa aksi dalam gerakan kemerdekaan sebagai petunjuk.
Perkataan yang pertama kali diucapkan oleh Presiden Soekarno pada permulaan 1945 di rumah DR.Soeharto di mana saya pertama kali berkenalan dengan Presiden Soekarno dengan perantara Saudara Sajuti Melik atas nama yang sebenarnya setelah 3 ½ saya bersembunyi di Indonesia. Kempei perkataan itu ialah “…dalam buku Massa Aksi rupanya Saudara (Tan Malaka) anggap sifatnya imperialism Inggris berada di antara imperialisme Belanda dan Amerika!”
Inilah perkataan yang pertama yang diucapkan oleh Presiden Soekarno dalam pertemuan yang sangat kami rahasiakan itu, karena Jepang masih bersenjata lengkap di Indonesia, yang sudah 20 minggu lebih memproklamirkan kemerdekaannya.

Baik juga saya ulangi di sini, bahwa pada permulaan September 1945 itulah Ir.Soekarno dan saya berkenalan nama dengan nama. Muka dengan muka seperti yang sudah saya ceritakan di lain tempat, sudah bertemu di Bayah satu tahun sebelumnya ketika saya menghidangkan minum kepada Gitjo Soekarno. Meskipun saya di Bajah itu belum puas dengan jawaban Soekarno atas pertanyaan saya (Husein) tentang kemerdekaan Indonesia dan amat kecewa denga PUTERA dan HOKOKAI yang berturut-turut dibangunkan dan dibubarkan, kecewa dengan panitia Penyeliidik dan Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Pada Soekarno saya masih memusatkan perhatian. Di masa Jepang berapa kali saya berniat melangkahkan kaki ke rumah Soekarno di Pegangsaan Timur No.56, tetapi terhambat karena adanya Jepang itu! Saya yakin akan diterima oleh Ir.Soekarno, tetapi sebaliknya yakin pula tidak akan lepas dari cengkraman kenpei Jepang. Pada akhir percakapan yang tiada disaksikan oleh DR.Soeharto, tuan rumah sendiri, tetapi disaksikan oleh saudara Sajuti Melik, Presiden Soekarno sambil menunjuk berkata kepada saya lebih kurang sebagai berikut:

“Kalau saya tiada berdaya lagi, maka kelak pimpinan revolusioner, akan saya serahkan kepada saudara.”
Kami berpisah dengan sedikit sokongan uang  dari Presiden Soekarno kepada saya.
Yang kedua kalinya tiada lama sesudah itu dengan perantara Sdr. Sajuti Melik juga. Saya berjumpa dengan Presiden Soekarno di rumah Dr.Muwardi (Banteng) juga dalam keadaan rahasia.
Sekali Presiden Soekarno menganjurkan bahwa nanti pimpinan revolusi akan diserahkan kepada saya, sambil memberi sokongan uang pula.

Bagi saya di masa itu, perkara saya menerima hak pimpinan revolusi, atau haknya Presiden Soekarno menyerahkan pimpinan revolusi itu kepada saya, sebenarnya sekejap pun tidak mempengaruhi perasaan, paham dan sikap memberikan sambutan terhadap usul Presiden Soekarno. Saya sudah amat gembira bertemu muka dengan Presiden Republik Indonesia: Republik yang sudah lama saya idamkan yang presidennya adalah putra Indonesia sejati pula. Usul pemimpin revolusi tadi saya anggap sebagai satu kehormatan saja dan sebagai tanda suatu kepercayaan dan penghargaan Bung Karno kepada saya belaka. Teristimewa pula sebagai suatu tanda yang nyata, bahwa di masa lampau benar ada satu ikatan jiwa dan paham antara Bung Karno dan saya, walaupun kami hidup berjauhan.

Di belakang harinya sesudah demonstrasi 19 September 1945 di Jakarta yang saya dengar pula kabar dari pihak para menteri, bahwa dalam satu sidang presidentil cabinet , Presiden Soekarno berkata bahwa “…kelak dia akan menyerahkan pimpinan revolusi kepada salah seorang yang mahir dalam gerakan revolusioner.” Namanya itu belum disebutkan tetapi akan diumumkan dalam satu rapat tertutup.
Peristiwa penyerahan pimpinan revolusi itu saya bicarakan dengan Mr.Soebarjo yang pada saat itu menjabat Menteri Luar Negeri. Mr.Soebarjo saya kenal baik ketika di Nederland pada tahun 1922 dan saya jumpai di Jakarta pada 25 Agustus 1945 ialah seminggu lamanya setelah proklamasi kemerdekaa dan setelah seminggu lamanya saya sia-sia menjumpai kembali Soekarni cs dan Chaerul Shaleh cs. Mr.Soebarjo menganggap usul penyerahan pimpinan revolusi kepada saya sebagai usul yang penting juga. Desas-desus sudah terdengar di kiri-kanan bahwa Presiden Soekarno akan ditangkap oleh Inggris dan akan dituduh sebagai “war criminal” (penjahat perang) karena dianggap oleh sekutu sebagai membantu Jepang ialah musuhnya sekutu dalam perang dunia ke dua. Berhubung dengan kemungkinan penangkapan itu diperkuat pula oleh aksinya murba Jakarta pada tanggal 19 September yang tiada disetujui oleh Presiden Soekarno rupanya bertambah merasa perlu mengadakan payung sebelum hujan ialah mempersiapkan surat warisan mengenai pimpinan revolusi.

Kelihatan benar pada saya bahwa Mr.Soebarjo, Menteri Urusan Luar Negeri amat setuju dengan usul tadi.
Setelah keadaan di Jakarta mendesak karena Inggris hendak mendarat dan saya terpaksa meninggalkan Jakarta (keterangan lebih lanjut akan menyusul di belakang) maka Mr.Soebarjo berusaha dan berhasil mendapatkan surat warisan.
Yang terpenting dari surat warisan itu ialah bahwa kalau tiada berdaya lagi, maka mereka, Soekarno-Hatta akan menyerahkan pimpinan revolusi itu kepada Tan Malaka, Sjahrir, Iwa Kusumasumantri dan Wongsonegoro. Surat warisan itu ditandatangani oleh Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Moh.Hatta pada tanggal 1 Oktober 1945.

Mulanya yang mau menandatangani cuma Presiden Soekarno dan surat warisan itu akan diberikan kepada saya sendiri saja. Tetapi karena desakan Moh.Hatta (menurut Soebarjo), maka Wakil Presiden Moh.Hatta ikut menandatangani  dan menambah tiga orang lainnya untuk mewarisi.
Karena saya anggap perlu mengorganisir murba di luar kota Jakarta, sebab saya pandang Jakarta sudah terancam dan saya belum dapat berhubungan dengan para pemuda Jakarta dan sama sekali belum tahu adanya Markas Benteng 31, maka dengan surat warisan yang ditandatangani oleh Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Moh.Hatta di dalam tas pada tanggal 1 Oktober 1945 saya meninggalkan Jakarta sampai sekarang (17 Februari 1946).

Demikian perhubungan paham diri dengan Ir.Soekarno dengan saya semenjak berdirinya PNI pada tanggal 4 Juli 1927 sampai satu setengah bulan berdirinya Republik Indonesia ialah 1 Oktober 1945.
Baik juga saya sebutkan di sini bahwa pada saat meninggalkan Jakarta dan membawa surat warisan yang ditandatangi oleh Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Moh.Hatta itu, tercamtuhlah di hati saya: kalau kelak Massa Aksi terhadap Inggris dan Belanda berhasil, maka gugurlah tuduhan “war criminals” tuduhan penjahat perang itu kepada Soekarno Hatta. Dan kalau Massa Aksi gagal, maka seluruh rakyatlah yang akan menanggung jawaban tuduhan “war criminals” ditambah “revolutionary –criminals”, tuduhan penjahat perang ditambah tuduhan penjahat revolusi. Tegasnya saya mengharapkan Soekarno-Hatta sehidup semati dengan rakyat/pemuda Indonesia.
Ringkasnya, pada nasib seluruhnya murba beraksi dan aksi murba lah saya anggap tergantungnya nasib para pemimpin Soekarno-Hatta.




“Dari Ir.Soekarno sampai ke Presiden Soekarno”
Tan Malaka (1948)

Semaoen Pelopor PKI

| | 0 komentar |

Kebangkitan komunisme di Indonesia ternyata tak jauh-jauh dari pergerakan Islam. Pergerakan Sarekat Islam yang dimotori HOS Tjokroaminoto, telah menjelma sebagai induk semang bagi founding fathers beragam ideologi. Sebut saja Soekarno sang presiden pertama Indonesia yang menjunjung nasionalisme. Atau silakan tengok SM Kartosoewirjo yang ditaksir sebagai pemberontak NKRI karena hendak mengibarkan panji pemerintahan Islam.

Jangan lupakan pula Semaoen. Tertarik dengan sifat Tjokro yang sosialis, Semaoen bergabung dengan Sarekat Islam cabang Surabaya pada 1914. Menurut penulis An Age in Motion: Popular Radicalism in Java 1912-1926, Takashi Shiraishi, Semaoen belajar kepada Tjokro soal politik dan cara menjadi orator.

Nyatanya, Tjokro bukan satu-satunya mentor Semaoen. Di Surabaya, ia juga menimba ilmu ke Sneevliet. Pertemuan Semaoen dengan Sneevliet terjadi di Surabaya pada awal 1915. Datang ke Surabaya pada 1913, Sneevliet membawa ideologi komunis dari Belanda. Di Surabaya, Sneevliet bekerja di sebuah harian Belanda. Setahun kemudian, ia pindah ke Semarang.

Semarang rupanya menjadi sasaran empuk Sneevliet untuk menyebarkan paham komunisme. Ini terlihat dari ikhtiarnya mendirikan Indische Sociaal-Democratische Vereeniging (ISDV) untuk menyebarkan komunisme di Indonesia. Sneevliet juga aktif menjadi editor surat kabar Serikat Buruh Kereta Api dan Trem (VSTP) di Semarang. Menurut Shiraishi, Semaoen terkesan pada Sneevliet karena tidak bermental kolonial. Pada tahun 1916, Semaoen pindah ke Semarang untuk menjadi propagandis di VSTP tersebut.
Tradisi debat dan selalu bersikap kritis yang melekat pada buruh kereta api menjadikan Semaoen dan Sneevliet dekat secara ideologi. Mereka menjadi elite kaum sosialis berpengaruh di zamannya. VSTP terus dikembangkan menjadi organisasi buruh masif beranggotakan kaum bumiputra dan orang-orang Belanda. Hegemoni tersebut semakin diperkuat dengan posisi Semaoen sebagai Ketua Sarekat Islam Semarang.

Ketika pengaruhnya kian diperhitungkan, lewat media Indie Weerbaar, Semaoen mengkritik keterlibatan SI dalam Volksraad. Semaoen menuduh gerakan Tjokro yang ia nilai kurang garang. Tjokro dihadapkan pada dua pilihan yang dilematis: tetap kooperatif dengan pemerintah Belanda atau membuat pola gerakan menjadi radikal. Di sisi lain, Tjokro tak bisa memungkiri bahwa SI harus tetap tegak dan anti-Belanda.
Semaoen dan Tjokro pada akhirnya berebut pengaruh di SI. Beberapa kali Semaoen melancarkan aksi mogok di kongres. Karena pengaruh Semaoen sudah mengakar, Tjokro memilih kompromi. Semaoen dipilih menjadi komisaris dan propagandis organisasi.

Puncak perselisihan keduanya terjadi pada kongres SI di Surabaya pada 1919. Dalam kongres ini, Tjokro memimpin pengambilan keputusan disiplin partai dan melarang kader partai memiliki organisasi lain. Semaoen, yang saat ini menjadi Ketua Perhimpunan Komunis Indonesia, berang. Semaoen memilih hengkang dan mengubah SI menjadi Sarekat Rakyat.

Pada tahun 1920 Semaoen mengambil alih ISDV dan mengganti namanya menjadi Partai Komunisme Indonesia. Inilah cikal bakal gerakan berhaluan kiri ini mengawali gejolak sepak terjangnya.

Gagasan Dasar Tan Malaka

| Rabu, 18 Januari 2012 | 0 komentar |



Sebuah gagasan besar selalu lahir dari konsistensi teori dan praktek yang teruji (valid) dalam ranah kenyataan melalui peristiwa besar yang membuktikannya. Artinya, teori adalah pedoman untuk praktek dan pada perkembangannya praktek yang menjadi hakim atas gagasan tersebut. Mengutip sebuah ungkapan “Tanpa teori revolusoner tidak akan ada gerakan revolusioner”, maka hal yang penting pertama adalah merujuk sumber teori Tan Malaka yang memiliki gagasan komplit meliputi filsafat, ekonomi-politik, dan strategi-taktik revolusi Indonesia. Buku Madilog sangat terang menjabarkan sumber teori Tan Malaka yang tercerahkan pikiranya oleh Renaissance di dunia Barat sebagai bentuk revolusi kebudayaan yang sangat berpengaruh dalam sejarah umat manusia. Renaissance merupakan revolusi berpikir yang dilancarkan oleh klas borjuis yang sedang tumbuh di Eropa Barat dan secara langsung menyerang sendi-sendi berpikir yang menopang zaman feodalisme (abad tengah). Zaman kebudayaan feodalisme ditandai dengan berkuasanya cara berpikir yang bersumberkan pada takhayul dan dogma lapuk, yang anti ilmiah dan anti demokrasi. Renaissance sebagai gerakan kebudayaan yang massif di Eropa Barat kemudian berpuncak pada Revolusi Prancis 1879, suatu revolusi borjuis yang melancarkan serangan mematikan terhadap kekuasaan feodalisme di tiga aspek sekaligus; politik, ekonomi dan kebudayaan.

Anak emas dari tradisi Renaissance adalah Marxisme, suatu teori yang dirumuskan dan dikembangkan oleh Karl Marx dan Frederick Engels ketika kapitalisme sedang tumbuh di Eropa. Rumusan filsafat Marxisme adalah Materialisme Dialektika dan Historis. Materialisme sebagai cara berpikir dalam memandang asal-usul segala sesuatu dan dialektika sebagai metode berpikir dalam menganalisis hukum perkembangan segala sesuatu. Berikutnya materialisme historis adalah penerapan materialisme dialektika dalam hukum sejarah perkembangan masyarakat secara obyektif yang digerakkan oleh kekuatan produktif. Materialisme Dialektika dirujuk oleh Tan Malaka sebagai filsafatnya di dalam karya Madilog dengan menanggalkan aspek materialisme historisnya dan digantikan dengan penjelasan soal logika. Logika merupakan metode berpikir yang bertumpu pada prinsip identitas dan berbeda dengan dialektika yang bertumpu pada sifat kontradiksi di dalam setiap unsur materi. Maka jadilah MADILOG atau materialisme dialektika dan logika.

MADILOG sebagai sebuah karya intelektual sungguh besar jasanya karena memberikan dasar-dasar berpikir yang benar dalam menganalisis segala hal ihwal yang konkret dan sangat dibutuhkan untuk memajukan cara berpikir rakyat Indonesia yang mayoritas masih terbelenggu dalam paham mistik dan takhayul. Namun kelemahan utama MADILOG adalah ketika ia tidak memberikan pemahaman yang utuh tentang filsafat Marxisme yang sebenarnya, yakni materialisme dialektika dan historis sebagai senjata berpikir bagi klas buruh dan rakyat dalam membebaskan klas dan umat manusia dari penindasan klas atas klas. Kelemahan ini membawa dampak yang serius karena menyangkut bagaimana senjata filsafat ini diterapkan dalam kenyataan konkret Rakyat Indonesia dan Revolusi Indonesia.

Sementara pada aspek praktek, Tan Malaka juga tidak bisa memisahkan diri dari kemenangan praktek revolusi sosialis di Rusia pada tahun 1917. Klas buruh melalui partainya (kaum Bolshevik yang kemudian mengubah nama menjadi PKUS) di bawah pimpinan Lenin berhasil menumbangkan rezim Tsar dan kekuasaan borjuis kemudian menegakkan Negeri Sosialis di Rusia. Buku Tan Malaka berjudul “Parlemen atau Soviet?”, “Massa Aksi”, “Thesis”, menjelaskan pendiriannya yang terang tentang strategi revolusi yang menolak menjadikan parlemen sebagai cara berjuang yang pokok dalam meraih sosialisme dan mewujudkan komunisme. Sebaliknya, ia menyadari peranan utama massa (proletar dan rakyat) sebagai pengubah dan pencipta sejarah yang baru melalui jalan revolusioner. Dalam praktek memimpin perjuangan rakyat membebaskan diri dari belenggu kolonialisme, dalam prakteknya tak bisa lepas dari peranan Partai yang bertugas untuk menyatukan dan memimpin revolusinya rakyat menuju hari depannya. Dalam hal kepartaian, Tan Malaka sejak berpisah dengan PKI akibat konflik dalam hal memandang Pemberontakan Tani 1926 juga menunjukkan pengalamannya yang gagal dalam membangun Partai. Setelah berpisah dengan PKI, Tan Malaka tercatat pernah membangun Partai Republik Indonesia (PARI) pada tahun 1927 hanya dengan 3 orang di suatu kuil di Thailand dan pada perkembangannya tidak memiliki peranan yang besar sejak partai ini digagas dan kepemimpinannya. Setelah pudar membangun PARI, Tan Malaka juga membangun inisiatif baru melalui Persatuan Perjuangan pada tahun 1946 untuk mengambil alih Republik yang masih muda dari kekuasaan sekutu. Persatuan Perjuangan adalah front persatuan luas yang berhasil menyatukan kurang lebih 141 organisasi yang mengusung platform “Indonesia Merdeka 100%”. Tidak kurang Jenderal Soedirman turut menyokong gagasan dan gerakan yang memiliki sikap tegas terhadap kolonialisme ini. Gagasan Tan Malaka ini mampu menarik banyak kekuatan rakyat pada waktu itu karena memiliki program yang terang untuk menggapai Indonesia Merdeka, suatu garis demarkasi yang tegas berbeda dengan Sutan Syahrir, Moh. Hatta maupun Soekarno sendiri.

Menurut Tan Malaka, untuk menjalankan perundingan dengan pihak musuh maka harus menerima syarat pokok diakuinya secara de facto Republik Indonesia sebagai sebuah bangsa yang merdeka dan berdaulat oleh pemerintah imperialis Belanda. Tidak hanya itu, seluruh tentara kolonial juga harus meninggalkan pantai Indonesia. Hanya dengan keadaan yang merdeka penuh maka bangsa Indonesia memiliki kemandirian dan kedudukan yang setara dengan pihak pemerintah imperialis Belanda. Perundingan/perjanjian dalam sudut pandang Tan Malaka adalah bukan diplomasi untuk mengemis pengakuan kemerdekaan Republik Indonesia terhadap musuh yang pada hakekatnya adalah imperialis yang tidak rela melepaskan negeri jajahannya.

Namun karena tidak adanya partai pelopor yang kuat dan partai/organisasi yang tergabung di dalamnya belum teruji sebagai kekuatan yang berwatak anti-imperialisme maka dengan mudah bisa dilemahkan dan dicerai-beraikan oleh politik konsesi yang ditawarkan oleh pemerintah Sukarno-Hatta kepada berbagai partai dan organisasi yang bergabung dengan Persatuan Perjuangan. Ketiadaan partai pelopor yang kuat sebagai syarat utama di dalam front persatuan memaksa Tan Malaka membangun Partai Murba (1948) yang juga gagal berkembang sebagai partai pelopor yang kuat dalam menyatukan dan memimpin rakyat memenangkan revolusi yang sedang pasang pada waktu itu.

Pada babak akhir Tan Malaka berujung tragis. Di tengah usaha untuk melanjutkan gagasan kemerdekaan 100%, setelah gagalnya Persatuan Perjuangan, Tan Malaka menempuh perjuangan gerilya bersenjata di Kediri, Jawa Timur dengan sejumlah kecil pasukan yang ia maklumkan sebagai pusat kepemimpinan Murba bawah tanah. Ia terus melakukan oposisi terhadap Sukarno-Hatta yang ia nyatakan telah gagal dalam memimpin revolusi nasional pada saat rakyat Indonesia menghadapi invasi militer Belanda ke-2 1948. Tan Malaka tewas karena dieksekusi oleh salah satu faksi dari kekuatan bersenjata di dalam tubuh pemerintah RI sendiri.

Mereka Takut Komunis Merajai Indonesia

| Senin, 03 Januari 2011 | 2 komentar |



Menurut Wikipedia.org  Indonesia pernah menjadi salah satu kekuatan besar komunisme dunia. Kelahiran PKI pada tahun 1920an adalah kelanjutan fase awal dominasi komunisme di negara tersebut, bahkan di Asia. Meskipun DN Aidit seorang Marxis dan anggota Komunis Internasional (Komintern), Aidit mengikuti paham Marhaenisme Sukarno dan membiarkan partainya berkembang tanpa menunjukkan keinginan untuk merebut kekuasaan. Sebagai balasan atas dukungannya terhadap Sukarno, ia berhasil menjadi Sekjen PKI, dan belakangan Ketua. Di bawah kepemimpinannya, PKI menjadi partai komunis ketiga terbesar di dunia, setelah Uni Soviet dan RRC. Ia mengembangkan sejumlah program untuk berbagai kelompok masyarakat, seperti Pemuda Rakyat, Gerwani, Barisan Tani Indonesia (BTI), Lekra, dan lain-lain.

Dalam kampanye Pemilu 1955, Aidit dan PKI berhasil memperoleh banyak pengikut dan dukungan karena program-program mereka untuk rakyat kecil di Indonesia. Dalam dasawarsa berikutnya, PKI menjadi pengimbang dari unsur-unsur konservatif di antara partai-partai politik Islam dan militer.


1. Semaoen
Sejak usia 15, ia sudah bergabung dengan ISDV. Ia berguru langsung kepada Heenk Sneevliet dalam mempelajari ilmu sosisalis komunis. Semaoen adalah ketua pertama PKI. Saat diangkat menjadi pemimpin, usianya masih relatif muda, yaitu 20. Dalam pemikirannya, Semaoen banyak menggabungkan antara pemikiran Islam dan Komunis.
Hal itu terjadi karena pada masa kecilnya, Semaoen adalah anggota Serikat Islam. Bahkan, ia adalah salah satu orang yang membangun hubungan baik antara Serikat Islam dan Partai Komunis pada awal 1920-an.

2. Tan Malaka
Tan Malaka adalah orang yang dikagumi karena kecerdasannya. Ia menggagas pemikiran Madilog (Matrealisme Dialektika dan Logika). Selain Madilog, ia menulis beberapa buku, seperti Dari Pendjara ke Pendjara dan Gerpolek. Bahkan, ia adalah orang pertama yang mendeklarasikan Partai Republik Indoneisa di Bangkok. Selama masa hidupnya, Tan Malaka banyak sekali diasingkan dari negeri Idonesia.
Saat pengasingan, Tan Malaka hijrah ke Moskow, Berlin, dan Belanda. Meskipun berada di luar Indonesia, Tan Malaka tidak penah berhenti mempejuangkan kemerdekaan. Ia menulis banyak artikel dan melakukan berbagai propaganda politik melalui media luar negeri. Tan Malaka meninggal pada 1949. Harry A Poeze, sejarawan asal Belanda, menyebutkan bahwa ia mati ditembak TNI di lereng Gunung Wilis, Kediri.

3. D.N Aidit
Dipa Nusantara Aidit merupakan tokoh yang berpengaurh di PKI pada 1960-an. Ia juga dituding sebagai dalang penculikan beberapa petinggi TNI pada 1965. Aidit berhasil membawa PKI menjadi partai terbesar di Indonesia pada 1965 karena ia berhasil mendekati Soekarno. Bahkan, Aidit sempat meminta Soekarno untuk membuat angkatan perang ke-5 di Indonesia. Aidit ingin para buruh dan tani dipersenjatai oleh pemerintah.
Setelah dituding menjadi dalang dalam Gerakan 30 September, Aidit mulai melarikan diri ke berbagai tempat. Sebelum akhirnya tertangkap di Jawa Tengah, Aidit pernah berpindah-pindah dari Jogja, Solo, hingga Banyuwangi. Kematian Aidit masih menjadi misteri karena jenazahnya sampai hari ini tidak bisa ditemukan.



Lalu marilah kita simak tautan dari majalah tempo online.

PRRI: Membangun Indonesia tanpa Komunis
R.Z. Leirissa

Pada 15 Februari 1958, sejumlah tokoh militer dan sipil di Padang memproklamasikan berdirinya Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI). Peristiwa itu merupakan puncak gunung es dari kemelut yang dihadapi bangsa Indonesia pasca-Revolusi. Yang tidak kurang penting adalah telantarnya pembangunan ekonomi, yang membawa kemelaratan banyak orang. Pemerintah pusat di Jakarta meremehkan kejadian di Padang itu sebagai suatu "gerakan separatisme". Tapi pihak daerah yang bergolak melihat tindakan mereka sebagai upaya mencegah jatuhnya Republik Indonesia ke tangan komunisme.
Sejak pertengahan 1950-an, konflik mulai meningkat di kalangan partai-partai politik yang anti dan pro-komunis. Dalam Pemilu 1955, Partai Komunis Indonesia (PKI) merebut tempat keempat, setelah Partai Nasional Indonesia, Masyumi, dan Nahdlatul Ulama. Sejak itu, kesadaran akan bahaya komunisme di Indonesia terus meluas. Kekhawatiran itu makin bertambah ketika dalam pemilihan daerah di Jawa pada Juni-Agustus 1957 PKI mengungguli semua partai lain dengan kedudukan nomor satu.
Partai-partai antikomunis, seperti Masyumi dan PSI, mempertaruhkan semua kekuatan untuk menghambat PKI. Tapi kecenderungan Presiden Soekarno memihak PKI menjadikan mereka tak berdaya. Dalam konflik intern, Perang Dingin juga menjadi faktor penting. PSI dan Masyumi dianggap oleh Soekarno sebagai "antek" Barat, tapi bagi kedua partai itu keberpihakan pada Barat adalah strategi untuk menghambat berkuasanya PKI di Indonesia. Ketidakberdayaan itu makin dirasakan ketika Mohammad Hatta mengundurkan diri sebagai wakil presiden pada awal Desember 1957. Intimidasi dan provokasi yang dilontarkan media PKI terhadap tokoh-tokoh Masyumi menyebabkan akhirnya, pada Desember 1957, ketua partai itu, Mohammad Natsir, terpaksa menyingkir ke Padang. Dr Sumitro Djojohadikusumo, yang mengalami intimidasi seperti itu, juga terpaksa meninggalkan Jakarta.
Sementara suhu politik di Jakarta terus meningkat, pada saat yang bersamaan di berbagai daerah muncul kritik yang tajam terhadap pemerintah. Masalah utama adalah kemiskinan dan tidak adanya pembangunan ekonomi. Keadaan itu dimanfaatkan oleh para panglima daerah di Sumatera dan Sulawesi untuk mendapat dukungan rakyat atas permasalahan mereka sendiri. Sejak Nasution diangkat kembali oleh Presiden Soekarno sebagai Kepala Staf Angkatan Darat, muncul rasa ketidakpercayaan kepada Kepala Staf Angkatan Darat, yang pernah dinonaktifkan oleh Soekarno sendiri berkaitan dengan "Peristiwa 17 Oktober 1952" (penolakan militer atas campur tangan sipil dalam "urusan intern militer").
Kekhawatiran muncul ketika itu karena kerja sama Nasution dengan Soekarno diduga bisa memperkuat posisi PKI. Karena itu, ketika Nasution memutuskan untuk melakukan tour of duty (pemindahan tempat kedudukan para panglima), para panglima daerah di luar Jawa membangkang. Pembangkangan itu dimulai di Sumatera Tengah, ketika pada 25 November 1956 Panglima Divisi Banteng Letnan Kolonel Ahmad Husein membentuk Dewan Banteng dan mengambil alih kekuasaan atas provinsi itu. Kemudian Panglima Divisi Bukit Barisan Kolonel Simbolon membentuk Dewan Gajah pada 22 Desember 1957. Dua hari kemudian, di Palembang, Panglima Divisi Gajah membentuk Dewan Gajah. Di Indonesia Timur, pada 2 Maret 1957, Panglima Divisi Wirabuana Letnan Kolonel Sumual membentuk Permesta (Perjuangan Rakyat Semesta) di Makassar dan mengambil alih kekuasaan atas provinsi itu. Para panglima itu berhasil membuka hubungan dagang dengan Singapura sehingga menghasilkan uang yang banyak untuk digunakan bagi pembangunan daerah. Bahkan dalam beberapa bulan saja Indonesia Timur menjadi sangat makmur.
Akhir Maret 1957, sepuluh perwira staf Markas Besar Angkatan Darat mengambil inisiatif untuk mencari jalan keluar dari kemelut yang sudah meluas menjadi konflik daerah itu. Maksud mereka dibicarakan dengan Perdana Menteri Djuanda, yang ternyata sangat mendukung upaya rekonsiliasi itu. Para perwira Markas Besar Angkatan Darat itu dikirim ke daerah-daerah yang bergolak untuk kemungkinan menyelenggarakan suatu pertemuan nasional di Jakarta. Letkol Sumual, yang menyadari bahwa inisia-tif itu adalah satu-satunya cara penyelesaian, lalu datang ke Jakarta dan menghubungi Djuanda. Dengan Djuanda dia sepakat langkah pertama ke arah musyawarah nasional itu adalah pertemuan antara para tokoh militer dan sipil di daerah bergolak untuk meyakinkan mereka bahwa musyawarah nasional merupakan jalan terbaik.
Pertemuan di Palembang yang direncanakan itu berlang-sung pada 8 September, dua hari sebelum musyawarah nasional dibuka. Kehadiran Mohammad Natsir jelas mempengaruhi keberhasilan pertemuan itu. Bahaya komunisme yang mengancam Indonesia mendapat tekanan khusus dari tokoh politik kawakan ini. Di bawah pengaruhnya, semua eksponen daerah bergolak itu menyatakan solidaritas dan membentuk satu dewan saja dengan nama Dewan Perjuangan. Keputusan yang diambil di Palembang- yang dicantumkan dalam "Piagam Palembang" pada da-sar-nya merupakan usul bersama dari daerah bergolak, yang terdiri atas lima hal: (1) pemulihan dwitunggal Soe-kar-no-Hatta, (2) penggantian pimpinan Angkatan Darat, (3) pembentukan senat di samping Dewan Perwakilan Rakyat untuk mewakili daerah-daerah, (4) melaksanakan otonomi daerah, dan (5) melarang komunisme di Indonesia.
Musyawarah nasional berlangsung di Jakarta pada 10-15 September 1957. Seluruh usul Dewan Perjuangan ternyata diterima, kecuali pembubaran PKI. Bahkan dibentuk suatu panitia yang terdiri atas tujuh orang untuk merehabilitasi para perwira daerah yang oleh Nasution dianggap sebagai pembangkang. Keputusan Panitia Tujuh direncanakan akan diumumkan pada 13 Desember dan para "perwira pembangkang" akan direhabilitasi serta dikembalikan ke kedudukan semula.
Dari kelima usul Dewan Perjuangan itu, dalam perjalanan sejarah, tiga akhirnya terwujud. Pembubaran PKI dilakukan oleh Orde Baru, sementara otonomi daerah dan pembentukan Dewan Perwakilan Daerah (semacam senat) di samping Dewan Perwakilan Rakyat dilaksanakan pada masa reformasi.
Namun, sebelum Panitia Tujuh mengumumkan hasilnya, pada 30 November, terjadi upaya pembunuhan Presiden Soekarno ketika ia hendak meninggalkan upacara wisuda putranya di Perguruan Cikini. Tanpa melakukan penelitian yang menyeluruh, pemimpin Angkatan Darat menuduh para perwira daerah sebagai pelaku atau dalangnya. Terutama Kolonel Zulkifli Lubis, perwira intelijen yang disegani, yang menjadi bulan-bulanan.
Sekalipun tokoh-tokoh daerah bergolak yakin tidak bersalah, hukuman telah dijatuhkan dan mereka terpaksa menyingkir lagi ke Sumatera untuk menghindari penangkapan.
Pusat pun mengibarkan bendera perang terhadap daerah-daerah bergolak. Para eksponen pergolakan itu berkumpul lagi di Sungai Dareh, Sumatera Barat, buat membicarakan apa yang harus dilakukan untuk menghadapi permusuhan dari pusat itu. Tokoh politik seperti Mohammad Natsir dan Sumitro Djojohadikusumo ikut aktif dalam pertemuan itu. Bahkan Natsir menganjurkan agar dilakukan perlawanan untuk membela diri. Nada pertemuan itu sesuai dengan ungkapan civis pacem parabellum ("untuk berdamai harus siap berperang"). Para perwira lain dikirim ke Singapura untuk membeli senjata. Peran Sumitro Djojohadikusumo sangat penting dalam hal ini.
Dewan Perjuangan kemudian berapat lagi di Padang dan memutuskan untuk menuntut Presiden Soekarno membubarkan kabinet Djuanda dan membentuk kabinet Hatta-Hamengku Buwono. Jakarta dengan sendirinya menolak. Maka, pada 15 Februari 1958, di Padang dibentuk kabinet tandingan dengan nama Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia. Perang pun tidak dapat dihindari.
Harus diakui, peran pemerintah Amerika Serikat dalam kemelut ini juga penting. Melalui kerja sama Dinas Intelijen Amerika (CIA) dan Departemen Luar Negeri (kakak-adik Dulles), disusunlah sebuah rencana besar untuk membantu pergolakan daerah itu. Namun keinginan Amerika Serikat agar di Padang dibentuk "Negara Sumatera" ternyata tidak dituruti. Para eksponen pergolakan yang turut mendirikan Republik Indonesia tampaknya tidak sampai hati menghancurkan apa yang mereka bangun itu. PRRI ternyata adalah pemerintah nasional yang menca-kup seluruh Indonesia juga (dengan sistem federal).
Dari rencana besar CIA-Departemen Luar Negeri Amerika Serikat itu, tinggal peran Howard P. Jones yang ikut serta merancang rencana bantuan Amerika tersebut. Ia kemudian dikirim ke Jakarta sebagai duta besar untuk memantau keadaan-berbeda dengan laporan-laporan CIA yang cenderung membesar-besarkan bahaya komunis.
Jones melaporkan bahwa di kalangan pemimpin Angkatan Darat terdapat kekuatan nyata yang antikomunis. Setelah Menteri Luar Negeri John Foster Dulles sakit kanker, pada 1961 Amerika Serikat mengubah strateginya untuk mendukung kekuatan antikomunis di kalangan tentara dan melepaskan dukungannya terhadap pergolakan daerah. Sejak 17 Agustus 1961, Presiden Soekarno mengeluarkan amnesti bagi semua tokoh yang terlibat peristiwa PRRI.

Musso

| Sabtu, 25 Desember 2010 | 2 komentar |
Musso atau Paul Mussotte bernama lengkap Muso Manowar  atau Munawar Muso (lahir: Kediri, Jawa Timur, 1897 - Madiun, Jawa Timur, 31 Oktober 1948) adalah seorang tokoh komunis Indonesia yang memimpin Partai Komunis Indonesia (PKI) pada era 1920-an dan dilanjutkan pada Pemberontakan Madiun 1948.
Musso adalah salah satu pemimpin PKI di awal 1920-an. Dia adalah pengikut Stalin dan anggota dari Internasional Komunis di Moskwa. Pada tahun 1925 beberapa orang pemimpin PKI membuat rencana untuk menghidupkan kembali partai ini pada tahun 1926, meskipun ditentang oleh beberapa pemimpin PKI yang lain seperti Tan Malaka. Pada tahun 1926 Musso menuju Singapura dimana dia menerima perintah langsung dari Moskwa untuk melakukan pemberontakan kepada penjajah Belanda. Musso dan pemimpin PKI lainnya, Alimin, kemudian berkunjung ke Moskwa, bertemu dengan Stalin, dan menerima perintah untuk membatalkan pemberontakan dan membatasi kegiatan partai menjadi dalam bentuk agitasi dan propaganda dalam perlawananan nasional. Akan tetapi pikiran Musso berkata lain. Pada bulan November 1926 terjadi beberapa pemberontakan PKI di beberapa kota termasuk Batavia (sekarang Jakarta), tetapi pemberontakan itu dapat dipatahkan oleh penjajah Belanda. Musso dan Alimin ditangkap. Setelah keluar dari penjara Musso pergi ke Moskwa, tetapi kembali ke Indonesia pada tahun 1935 untuk memaksakan "barisan populer" yang dipimpin oleh 7 anggota Kongres Komintern. Akan tetapi dia dipaksa untuk meninggalkan Indonesia dan kembali ke Uni Soviet pada tahun 1936.
Pada 11 Agustus 1948 Musso kembali ke Indonesia lewat Yogyakarta. Pada tanggal 5 September 1948 dia memberikan pidato yang menganjurkan agar Indonesia merapat kepada Uni Soviet. Pemberontakan terjadi di Madiun, Jawa Timur ketika beberapa militan PKI menolak untuk dilucuti. Pihak militer menyebutkan bahwa PKI memproklamasikan "Republik Soviet Indonesia" pada tanggal 18 September 1948 dan mengangkat Musso sebagai presiden dan Amir Sjarifuddin sebagai perdana menteri. Akan tetapi pemberontakan dapat dipadamkan oleh pihak militer. Pada tanggal 30 September 1948, Madiun direbut oleh TNI dari Divisi Siliwangi. Ribuan kader partai terbunuh dan sejumlah 36.000 orang dipenjarakan. Di antara yang terbunuh adalah Musso pada tanggal 31 Oktober, ketika rombongannya bertemu dengan pasukan TNI yang mengubernya.
Peristiwa Madiun, 19 September 1948, masih menyisakan sejumlah tanda tanya. Hingga kini masih terjadi pro-kontra tentang hakikat peristiwa itu. Partai Komunis Indonesia (PKI) menyatakan itu bukan pemberontakan atau kudeta, tetapi terpancing manuver Amerika Serikat yang ingin menghancurkan gerakan komunis di Indonesia. Pemerintah secara resmi menganggapnya pemberontakan, karena para pelakunya menyatakan mengganti pemerintah nasional di bawah Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Hatta serta membentuk pemerintahan front nasional di bawah kepemimpinan PKI.
Pemicu utama pemberontakan itu adalah kedatangan Musso, tokoh komunis yang tinggal di Moskow sejak 1920-an, pada awal Agustus 1948. Mengapa Musso, setelah berpuluh tahun bermukim di Rusia, pulang ke Indonesia?
Sejumlah penulis menerka-nerka maksud kedatangan Musso. Penulis Amerika, A.C. Brackman, dalam bukunya Indonesian Communism: A History, dan Ruth McVey, dalam bukunya The Soviet View of the Indonesian Revolution, menuduh Musso kembali ke Indonesia atas perintah Rusia dengan sebuah rencana yang disusun di Moskow.
Dari Indonesia, Soe Hok Gie (almarhum), dalam skripsinya yang dibukukan, Orang-orang di Persimpangan Jalan (1997), menyimpulkan Musso menuliskan rencananya di luar negeri dan datang dengan sebuah konsep yang tegas. Menurut Himawan Soetanto, mantan Kepala Staf Umum ABRI, dalam bukunya Madiun, dari Republik ke Republik (2006), ”Maksud kedatangannya (Musso) di Indonesia tidak dapat diketahui, perintah atau kekuasaan dari Moskow, tetapi menjadi jelas kedatangannya membawa serta ’garis komunis internasional ortodoks’, garis keras Zhdanov.”
Beruntung sejarawan Rusia, Larissa Efimova, meneliti dokumen dari Central Committee of the All Union Communist Party (Bolshevik)—CCAUCP (B)—yang telah dideklasifikasi, khususnya arsip dari Departemen Luar Negeri Komite Sentral AUCP. Efimova menuliskan hasil risetnya dalam berkala Indonesia and the Malay World, Juli 2003, dengan judul ”Who Gave Instructions to the Indonesian Communist Leader Musso in 1948?”
Dari berbagai dokumen itu, Efimova, yang mengajar di Moscow State Institute of International Relations (MGIMO), tidak bisa melacak adanya ”instruksi Moskow” pada Musso. Namun dari situ bisa dilacak sumber dan gagasan yang kemudian dikembangkan Musso menjadi konsep ”Jalan Baru untuk Republik Indonesia”.
Musso ke Indonesia pada 11 Agustus 1948, menyamar sebagai sekretaris Soeripno, Kepala Perwakilan RI di Praha. Sepekan setelah kembali ke Indonesia, Musso bertemu dengan Presiden Soekarno, yang telah dikenalnya semasa Soekarno muda tinggal di rumah H.O.S. Tjokroaminoto di Surabaya. Ketika Bung Karno meminta Musso membantu perjuangan Indonesia, Musso menjawab, ”Ik kom hier om orde te scheppen” (”Saya datang ke sini untuk menertibkan keadaan”). Suasana Indonesia waktu itu, tiga tahun setelah merdeka, sangat kacau. Konflik terjadi di antara berbagai kelompok dan partai yang berebut kekuasaan, terutama antara golongan Islam, nasionalis, dan kiri. Masing-masing kelompok mempunyai kekuatan bersenjata (laskar), TNI juga disusupi berbagai macam ideologi. Silih berganti kabinet jatuh, dan perdana menteri berganti.
Berbagai masalah tambah meruwetkan keadaan, antara lain saling tuduh antara mereka yang dianggap kolaborator Jepang dan Belanda, rencana pemerintah mengurangi jumlah tentara (reorganisasi dan rasionalisasi), serta munculnya Tan Malaka yang memimpin Front Demokrasi Rakyat (FDR). Berbagai kelompok itu bertikai dalam menyikapi Perjanjian Renville dan menghadapi Belanda yang mau menjajah lagi.
Masalah lain, kehadiran pasukan Siliwangi, yang dipaksa mundur dari Jawa Barat ke Jawa Tengah, tak bisa diterima sebagian orang, sehingga sering terjadi penculikan dan konflik bersenjata. Setiba di Indonesia, Musso, yang diakui mewakili Kominform (nama semula Komintern—Komunis Internasional), segera mengkonsolidasi organisasi gerakan komunis yang dinilai kurang radikal. Dalam tiga pekan ia berhasil menyatukan tiga partai kiri: Partai Buruh, Partai Sosialis, dan Partai Komunis Indonesia, menjadi satu PKI.
Sejumlah organisasi kiri resmi bergabung, misalnya SOBSI (buruh) dan BTI (petani). Dalam Politbiro PKI yang baru Musso menjabat sekretaris jenderal. Dalam semalam, anggota PKI, yang semula 3.000 orang, menjadi 30 ribu orang. PKI juga memiliki kekuatan tempur yang kuat, terutama di Pesindo, sayap pemuda PKI. Beberapa tokoh secara terbuka mengakui mereka anggota PKI bawah tanah, seperti Amir Sjarifoeddin dan Tan Ling Djie.
Penyatuan ketiga partai itu satu dari tiga konsep Musso yang disebut ”Jalan Baru untuk Republik Indonesia” tadi. Dua konsep Musso yang lain: perlu dibentuknya sebuah pemerintahan front nasional serta penyesuaian garis partai dengan garis keras Komintern, ”doktrin Zhdanov”.
Pengaruh Musso sangat kuat, dan konsepnya didukung seluruh jajaran PKI. Rupanya, untuk melaksanakan konsep itulah kelompok muda PKI di bawah pimpinan Ketua Pesindo, Soemarsono, pada 19 September 1948 merebut kekuasaan di Madiun dan mendeklarasikan terbentuknya sebuah pemerintahan front nasional yang dikuasai PKI. Pemerintahan di beberapa kota lain, seperti Ponorogo, Magetan, dan Pacitan, juga direbut PKI.
Dalam perebutan itu, mereka yang dianggap lawan PKI, khususnya pejabat pemerintah, pemimpin nasionalis, dan Masyumi, dibantai. Musso dan sejumlah pemimpin PKI, yang berada di luar kota, buru-buru bergabung dengan Soemarsono di Madiun, dan bendera merah PKI pun dikibarkan di daerah-daerah yang dikuasai PKI; Purwodadi, Blora, Cepu, Pacitan, dan Trenggalek.
Reaksi pemerintah nasional cepat dan tegas. Pada 19 September malam, Presiden Soekarno berpidato di RRI Yogyakarta, mengungkapkan terjadinya kup di Madiun, yang bermaksud mendirikan sebuah pemerintahan Soviet di bawah pimpinan Musso, awal dari usaha merebut pemerintahan. Soekarno menawari rakyat untuk memilih: ”Ikut Musso dan PKI-nya atau ikut Soekarno-Hatta.”
Panglima TNI Jenderal Soedirman diperintahkan menumpas pemberontakan itu. Pasukan Siliwangi yang melaksanakan tugas tersebut. Satu setengah jam setelah Presiden Soekarno berpidato, Musso membalas dengan berpidato lewat Radio Gelora Pemuda Madiun, mengajak rakyat melawan Soekarno-Hatta, ”budak imperialis”.
Kejadian di Madiun, kata Musso, adalah sinyal bagi rakyat untuk merebut kekuasaan negara. Penumpasan pemberontakan PKI oleh pasukan Siliwangi tidak berjalan lama. Dalam sebelas hari Madiun dapat direbut kembali, dan dalam tiga bulan seluruh kekuatan pemberontak ditumpas. Musso tertembak mati, sedangkan Amir Sjarifoeddin dan sebelas pemimpin PKI lainnya ditangkap dan dihukum mati di Karanganyar, Surakarta, atas perintah Gubernur Militer Surakarta Kolonel Gatot Soebroto.
Sejarawan Australia, M.C. Ricklefs, memperkirakan setidaknya 8.000 orang tewas akibat pemberontakan Madiun. Apakah konsep Musso itu instruksi Moskow? Efimova menemukan beberapa hal penting dari arsip yang diteliti. Salah satu tugas Musso di Moskow, ternyata, membuat laporan tentang perkembangan gerakan komunis di Indonesia.
Pada 23 Januari 1948, Musso dalam ”Catatan tentang Situasi di Indonesia” melaporkan kepada Komite Sentral AUCP (B) bahwa posisi kelompok sosialis dalam pemerintahan di Indonesia makin kuat. Kelompok sosialis sengaja tidak menonjolkan diri untuk menghindari serangan dari ”partai-partai reaksioner dan kelompok agama” yang anti-Soviet dan antikomunis. Hanya beberapa pemimpin Partai Sosialis dan Partai Buruh, seperti Amir Sjarifoeddin, Tamzil, dan Setiadjit, komunis yang mengaku sosialis yang ditampilkan ke depan.
Musso juga meyakinkan pemimpin Soviet, secara luas rakyat Indonesia bersimpati kepada Uni Soviet, bukan mereka yang komunis saja. ”Meski ada ancaman dari imperialis Amerika dan kelompok kanan Indonesia, kabinet Amir Sjarifoeddin pasti bisa bertahan,” kata Musso.
Celakanya, pada 23 Januari itu juga kabinet Perdana Menteri Amir Sjarifoeddin bubar, dan digantikan kabinet Hatta. Esoknya, Departemen Kebijakan Luar Negeri AUCP (B) mendapat laporan dari dua pejabatnya yang mengomentari ”Catatan Musso”. Keduanya mengecam keras analisis Musso, yang terbukti tidak akurat. Mereka juga mengkritik taktik dan strategi PKI, yang mereka anggap salah tapi dibenarkan oleh Musso.
Situasi Indonesia dianggap mengkhawatirkan, sehingga dianggap perlu dilaporkan kepada pemimpin Soviet tertinggi. Maka, pada 18 Februari, sebuah laporan berjudul ”Situasi di Indonesia setelah Penandatanganan Persetujuan Belanda-Indonesia pada 17 Januari 1948” diserahkan kepada para anggota Politbiro Komite Sentral AUCP (B), seperti Stalin dan Molotov.
Laporan yang ditulis oleh Kepala Seksi Asia Tenggara Departemen Luar Negeri AUCP (B) Plishevsky berisi kritik dan analisis kesalahan PKI, antara lain mengakibatkan peralihan kekuasaan di Indonesia ke partai kanan. Di situ juga diuraikan analisis Musso pada 23 Januari yang ternyata tidak tepat. Karena laporan itulah Musso harus ke Indonesia untuk mengubah strategi dan taktik PKI.
Sebelum ke Indonesia, Musso mampir ke Praha dan tinggal beberapa pekan. Arsip-arsip yang diteliti Efinova mengungkapkan Musso cukup lama mempersiapkan rencana perubahan itu. Namun, ternyata ia sangat terpengaruh doktrin dan pengalaman partai komunis di Cina, Belanda, dan Cekoslovakia, yang tidak secara kaku menerapkan komunisme ala Soviet.
Dari Praha, Musso bertemu dan berunding dengan Sekretaris Jenderal Partai Komunis Belanda Paul de Groot bersama Soeripno. Dari Praha pula Musso mengirimkan beberapa laporan kepada AUCP (B). Dalam laporan tertanggal 4 Mei 1948, yang berjudul ”Garis Besar dari Tugas Komunis di Indonesia”, Musso menguraikan konsep perlu disatukannya gerakan kiri di Indonesia di bawah PKI.
Jadi, mengapa Musso pulang ke Indonesia? Kecaman terhadap Musso dari para pejabat AUCP (B) membuat Musso merasa bersalah dan kehilangan muka, hingga memutuskan untuk mengubah strategi PKI, yang dituangkannya dalam konsep ”Jalan Baru untuk Republik Indonesia”.
Musso yakin hanya dia yang mampu merealisasi konsepnya tadi. Maka ia pun kembali ke Indonesia pada 11 Agustus 1948. Ternyata Musso salah: PKI belum siap mengambil alih kekuasaan, dan terlalu meremehkan popularitas Soekarno-Hatta. Tatkala Soekarno menawarkan kepada rakyat untuk memilih Soekarno-Hatta atawa Musso, rakyat memilih Soekarno-Hatta.
Dalam waktu kurang dari tiga bulan, pemberontakan yang dipimpin Musso ditumpas. Pasukan PKI tercerai-berai para pemimpin PKI diburu dan dibunuh. Musso tertembak mati pada pertempuran kecil, 31 Oktober 1948.

Redaksi : Seniman Kehidupan

Contact

| | 0 komentar |
Seniman Kehidupan

Buat Lencana Anda

 Group Di FB :
Seniman Kehidupan

Seniman Kehidupan

| | 0 komentar |
Seniman Kehidupan

Tan Malaka

| Sabtu, 11 Desember 2010 | 9 komentar |
Tan Malaka (lengkapnya Sutan Ibrahim Gelar Datuk Tan Malaka) lahir di Suluki, Nagari Pandan Gadang, Sumatera Barat dengan nama Ibrahim. Menurut Harry A. Peoze, tahun kelahiran Tan Malaka secara tepat tidak diketahui. Pada waktu itu belum ada register (daftar) penduduk bagi orang Indonesia.
Peoze menemukan data tahun kelahiran Tan Malaka yang berbeda: 1893, 1894, 1895, 2 Juni 1896, 2 Juni 1897, dan 1897. Ia sendiri mengatakan bahwa ia dilahirkan pada tahun 1994, tanggal 14 Oktober 1894, dan pada tahun 1896. Poeze cenderung untuk menganggap tahun 1897 sebagai tahun kelahiran Tan Malaka yang paling tepat; melihat fakta bahwa pada tahun 1903 ia mengikuti pendidikan di sekolah rendah. Maka, dapatlah ditarik kesimpulan bahwa ketika itu ia berusia kurang lebih 6 tahun.
Tan Malaka menyatakan bahwa keluarganya beragama Islam dan beradat asli Minangkabau. Ia lahir dalam kultur yang peduli terhadap pendidikan dan memiliki tradisi keagamaan yang kuat. Keluarganya adalah tergolong taat kepada agama Islam
Tan Malaka memiliki beberapa nama dalam perjalanan hidupnya baik di dalam maupun luar negeri dengan alasan, karena nama Tan Malaka sudah dikenal di seluruh Sumatera dan pemerintah Belanda, nama tersebut tidak dapat mengadakan perjalanan dan juga untuk menyembunyikan identitas.
Ketika memasuki Manila dan Hongkong (1927) Tan Malaka merubah namanya menjadi Elias Fuente. Bernama Oong Soong Lee ketika memasuki Hongkong dari Sanghai (1932), Ramli Husein saat kembali ke Indonesia dari Singapura melalui Penang terus ke Medan, Padang dan Jakarta (1942). Ketika berada di Bayah (Banten), Jawa Barat sebagai pekerja yang membantu romusha di masa revolusi, ia menggunakan nama Ilyas Husein. Namanya yang lain Cheng Kun, Tat, Elisoe, dan Howard Law.Extille adakalanya ditambah dengan Kiang Mai. Ketika menulis karangan untuk pers Komunis, harian Njali yang terbit di Batavia sejak bulan September 1925 sampai Mei 1926. Ia menggunakan, Haji Hasan dalam beberapa surat-surat yang ditulis buat kawan-kawannya, dan nama Nadir. Tan Malaka menyamar sebagai Tan Ho Seng, ketika belajar dan bekerja sebagai guru bahasa di Nanyang Chinese Normal School, Singapura.
Adapun riwayat hidup Tan Malaka secara urutan waktu, sebagai berikut:
1897 Tan Malaka lahir, bermain dan sekolah di Kweekschool.
1913 Setelah tamat Kweekschool Bukit Tinggi, atas bantuan gurunya dengan pinjaman biaya dari Engkufonds, meneruskan pelajarannya ke Rijks Kkweekschool di Haarlem, Nederland. Selain menuntut ilmu di sekolah, beliau sudah aktif mempelajari keadaan masyarakat Eropa sejak meletus dan selesainya Perang Dunia ke-1 (1914-1918) serta pecah dan selesainya Revolusi Sosial di Rusia (Oktober 1917) yang bersambung dengan mulai berdiri dan mengumandangnya suara Internasionale III.
1918 Atas permintaan Ki Hadjar Dewantara yang mendatangi Tan Malaka bersama Dr. Gunawan di Nederland, mewakili Indische Vereeniging, dalam Kongres Pemuda Indonesia dan Pelajar Indologie di Deventer, memberikan prae-advies tentang pergerakan Nasional.
1919 Kembali ke Indonesia dan bekerja sebagai guru sekolah untuk anak-anak kaum buruh perkebunan Senembah, di Sumatera Timur.
1921 Terjun dalam lapangan pendidikan rakyat yang didirikan oleh Serikat Islam Semarang, dan VSTP (Serikat Buruh Kereta Api) yang dipimpin oleh Semaun di Semarang.
- Tan Malaka menjadi penganjur utama tentang pentingnya persatuan antara kaum Komunis dan Islam dalam menentang kolonialisme/imperialisme. Hal ini dikemukakan dalam sebuah rapat SI di Semarang bersama dengan Semaun.
- Tan Malaka menjadi Wakil Ketua Serikat Buruh Pelikan (Tambang) Cepu yang didirikan oleh Semaun.
- Dalam Kongres PKI dipilih menjadi ketua, mewakili Semaun yang sedang berada di luar negeri (Moskow), di dalam Kongres beliau berpidato tentang pentingnya Persatuan Islam-Komunis dan memperingatkan bahayanya politik ‘pecah & adu’ (devide et impera) yang di kala itu sedang digunakan oleh pemerintah kolonial Belanda untuk melumpuhkan gerakan-gerakan rakyat Indonesia. Ide Tan Malaka tersebut mendapat dukungan penuh dari seorang tokoh SI, Kyai Tubagus Hadikusumo.
1922 Tan Malaka mewakili Vaksentral-Revolusioner pemimpin pemogokan kaum buruh penggadaian (PPPB) di Jogjakarta dan mengatur solidaritas serta aksi yang dilancarkan oleh serikat buruh anggota Vaksentral-Revolusioner (VSTP., Pelabuhan, Pelikan, Gula, dan lainnya).
- Tanggal 2 Maret ia ditangkap dan dibuang ke Kupang (Timur), kemudian dalam bulan itu juga mendapat externing ke Eropa (Nederland). Tan Malaka ditangkap dan diasingkan pemerintah kolonial ke luar negeri. Dari Belanda, ia pergi ke Moskow (Uni Sovyet) melalui Polandia. Ia dikejar-kejar intel dan spionase kolonial Belanda, Inggris, Jepang, Amerika Serikat, Perancis, rezim nasionalis Kumintang. Di mata mereka, Tan Malaka adalah buronan politik “kaliber kakap.”
- Berbicara dalam Perayaan 1 Mei yang diselenggarkan oleh kaum buruh dan Partai Komunis Holland (CPH), kemudian dipilih sebagai calon dalam pemilihan umum parlemen.
- Menuju Jerman dan terjun langsung di tengah-tengah rakyat Jerman yang masih dalam keadaan penderitaan hidup karena harus menanggung seluruh hutang perang Serikat yang dibebankan kepada rakyat Jerman sebagai negeri kalah perang (Perang Dunia ke-1, tahun 1914-1918).
- Mewakili Indonesia dalam Kongres Komunis Internasional (Komintern) IV, kemudian diangkat sebagai Wakil Komintern di Asia dan berkedudukan di Canton, di mana daerahnya meliputi Seksi-seksi Partai Komunis yang sudah ada atau akan didirikan di daerah ‘Selatan’ yang oleh Tan Malaka disebut ASLIA ialah: Burma, Siam, Annam, Filipina, Malaya dan Indonesia.
- Berhasil bertemu dengan Dr. Sun Yat Sen, Presiden Republik Tiongkok pertama yang daerahnya waktu itu baru meliputi Tiongkok Selatan berpusat di Yenan.
1924 Diangkat sebagai Ketua Biro Buruh Lalu Lintas dalam sebuah Konferensi Pan-Fasifik yang diselenggarakan oleh utusan-utusan Komintern dan Provintern (Serikat Sekerja Internasional Merah) yang dikunjungi oleh utusan-utusan dari Tiongkok Utara & Selatan, Indonesia dan Filipina.
- Memimpin Majalah berbahasa Inggris The Dawn (Fajar) sebagai suara dari Biro tersebut.
1925 Masuk Filipina dengan nama Elias Fuentes dan berhasil menghubungi salah seorang sahabat Semaun di sana, selanjutnya mendorong didirikannya Partai Komunis Filipina.
1926 Masuk Singapura dengan nama Hasan Gozali, bertemu dengan Subakat, Sugono dan Djamaluddin Tamim yang berhasil meloloskan diri dari Indonesia.
1927 Bersama Subakat, Sugono dan Djamaluddin Tamim mendirikan PARI (Partai Republik Indonesia) untuk meluncurkan kembali langkah-langkah menyusun kekuatan Partai Komunis di Indonesia yang lumpuh akibat pemberontakan Madiun pada akhir tahun 1926.
- Masuk lagi ke Filipina tetapi tertangkap oleh Dinas Rahasia Amerika, di mana dalam perkara tersebut Tan Malaka dibela oleh parlemen dan presiden pertama Republik Filipina, Manuel Quezon. hakim Filipina atas permintaan pemerintah Amerika memutuskan mengeluarkan Tan Malaka dari Filipina ke Amoy.
1932 Berhasil masuk Hongkong dengan nama Ong Soong Lee, kemudian tertangkap oleh Polisi Rahasia Inggris. Setelah lebih kurang 2 ½ bulan ditahan dalam penjara Hongkong, Tan Malaka mendapat keputusan dikeluarkan ke Syanghai.
1936 Mendirikan dan mengajar pada School for Foreign Languages di Amoy, Cina.
1937 Ketika Jepang mulai mengarahkan serangannya menuju Amoy, Tan Malaka masuk Burma kemudian ke Singapura, bekerja sebagai guru bahasa Inggris di Sekolah Menengah Tinggi Singapura.
1942 Setelah mengalami pertempuran-pertempuran di sekitar Benteng Seletar antara tentara Jepang dan Inggris di Singapura, Tan Malaka masuk Penang menuju Medan, Padang dan akhirnya tiba di Jakarta.
1943 Menulis buku dan menyusun kekuatan di bawah tanah (ilegal) dengan merupakan dirinya sebagai buruh (roomusha) pada tambang batu bara di Bayah (Banten) dengan nama Husein, mengikuti jalannya tempo untuk dicetuskannya kelahiran Republik Indonesia Merdeka melalui revolusi.
1945 Pendorong para pemuda yang bekerja di bawah tanah di waktu pendudukan Jepang (Sukarni, Chairul Saleh, Adam Malik, Pandu Kartawiguna, Maruto, dan lain-lain) untuk mencetuskan revolusi yang kemudian terjadi dengan Proklamasi Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945.
1946 Promotor Persatuan Perjuangan yang mengikatkan persatuan antara sejumlah 141 organisasi terdiri dari pimpinan partai, serikat-serikat buruh, pemuda, wanita, tentara, laskar dan lain-lain, di atas dasar program revolusi yang dikenal dengan nama 7 Pasal Minimum Program, menolak politik kompromi dengan imperialis Belanda yang dimulai dengan politik 1 November dan 3 November 1945.
1947 Menentang politik kompromi Linggarjati tahun 1947.
1948 Menentang politik kompromi Renville tahun 1948.
- Pendiri Partai Murba yang melanjutkan Program Persatuan Perjuangan.
- Pendiri Gerilya Pembela Proklamasi (GPP) yang berpusat di Jawa Timur.
1949 Tangggal 19 Februari hilang karena diciderai (ditembak mati dan jenazahnya dilempar ke sungai Brantas) di Kediri, Jawa Timur, di saat beliau sedang memimpin revolusi melawan agresi Belanda, di saat itu pula para pemimpin pemerintahan pusat di Jogja sudah banyak yang ditangkap dan ditawan Belanda.Tan Malaka mati terbunuh di hadapan senapan sekelompok tentara republik sendiri atas perintah gubernur militer Jawa Timur.
Karya-karya Tan Malaka
Tan Malaka termasuk penulis yang cukup produktif dalam menuangkan alam pikirannya. Berikut ini adalah karya-karyanya:
  1. Materialisme-Dialektika-Logika (Madilog)
Tebal kitab ini, 462 halaman, yang ditulis di Rajawati, dekat pabrik sepatu Kalibata, Cililitan, Jakarta dengan waktu yang dipakai lebih kurang 8 bulan, dari 15 Juli 1942 sampai 30 Maret 1943 (berhenti 15 hari), 720 jam. Jadi, menurut Tan Malaka, kira-kira 3 jam sehari. Dalam seminggu empat hari ia pergunakan untuk menulis, yaitu dari pukul 6 sampai pukul 12. Setelah itu berjalan-jalan di desa. Tiga kali seminggu ke perpustakaan di Gambir dengan berjalan kaki yang memakan waktu 4 jam.
Kitab ini ditulisnya dengan tulisan tangan dengan hurup kecil supaya aman dari mata polisi dan tongkat kempetai Jepang. Tidak ada catatan bahan referensi, karena buku-bukunya telantar cerai berai dan lapuk atau hilang di berbagai tempat atau negara, - walaupun demikian menjelang habis Madilog ditulis, ia berjumpa dengan beberapa buku tentang logika dalam bahasa Belanda, Inggris, Jerman dan Spanyol- sehingga ia mengandalkan ingatan Tan Malaka; jembatan keledai (ezelbruggetje).
Maksud penulisan Madilog menurut Tan Malaka, adalah pertama sebagai cara berpikir. Bukanlah suatu Weltanschauung atau pandangan dunia; walaupun, menurutnya, hubungan antara cara berpikir dan pandangan dunia atau filsafat adalah seperti tangga dengan rumah. Rapat sekali. Dari cara orang berpikir, dapat diduga filsafatnya dan dari filsafatnya dapat diketahui dengan cara dan metode apa sehingga sampai ke filsafat itu.
Kedua, Madilog juga diharapkannya sebagai bacaan penghubung kepada filsafat proletar Barat. Karena, menurutnya, otak proletar Indonesia tak bisa mencernakan paham yang berurat dan tumbuh pada masyarakat Barat yang berbeda sekali dengan masyarakat Indonesia dalam iklim, sejarah, keadaan jiwa dan cita-citanya.
Ketiga, untuk mengupas dan mengobati penyakit penjajahan, keterbelakangan dan kolonialisme, Tan Malaka menyajikan landasan pandangan yang beralaskan pada materialisme, dialektika dan logika. yang dituangkannya dalam sebuah buku Madilog. Dari sinilah kemudian, Tan Malaka memandang realitas lokal, nasional dan internasional dalam aneka lini kehidupan, termasuk di dalamnya keberadaan agama yang ia masukkan ke dalam kelompok kepercayaan.
Karya terbesar dari Tan Malaka ini diniatkannya sebagai upaya untuk merombak sistem berpikir bangsa Indonesia, dari pola berpikir yang penuh dengan mistik kepada satu cara berpikir yang rasional. Tanpa perombakan cara berpikir, sulit rasanya bangsa Indonesia untuk maju dan mewujudkan masyarakat Indonesia yang merdeka dan sosialistik. MADILOG sebagai konsep berpikir yang memadukan ketiga unsurnya, yaitu MAterialisme, DIalektika dan LOGika, merupakan kesatuan dan tidak boleh dipecah-pecah.
  1. Dari Pendjara ke Pendjara
Ditulis tahun 1946-1947 di penjara Ponorogo. Berisi tentang riwayat hidup (otobiografi). Ia menguraikan perjalanannya dari suatu negara ke negara lain untuk menghindar dari kejaran agen-agen kolonial. Ia juga memaparkan pandangan tentang kepercayaan, filsafat dan tentang negara. Dari buku inilah kebanyakan para pemerhati mendapat gambaran kehidupan Tan Malaka yang revolusioner.
  1. Gerpolek (Gerilya Politik Ekonomi)
Ditulis di penjara Madiun 1948. Berisi tentang ajarannya dalam melakukan gerilya politik maupun ekonomi. Uraian tentang cara bergerilya dalam politik dengan strategi militer, maupun dengan penguatan ekonomi dengan merebut seluruh kekayaan asing. Keduanya menjadi satu dan saling menguatkan.
4. Sovyet atau Parlemen
Ditulis tahun 1921 di Semarang. Berisi tentang uraian sistem pemerintahan yang dikenal saat itu seperti sistem parlemen di Inggris mulai abad ke-12, juga di Perancis, Jerman dan lain-lain. Intinya menurut Tan Malaka, parlemen dengan sistem perwakilan yang dikenalnya hanya akan menjadi perkakas dari yang memerintah. Bersamaan dengan mulai menguatnya kapitalisme dengan ujung imperialisme, parlemen pada akhirnya hanyalah alat dari kapitalisme. Kemudian dengan tegas Tan Malaka membedakan parlemen dengan sovyet (Dewan Rakyat) yang menurutnya parlemen adalah alat untuk mengekalkan perburuhan dan kapitalisme, sedangkan sovyet (Dewan Rakyat) adalah alat sementara guna menghilangkan pengaruh kapitalisme (modal) untuk mendatangkan sosialisme.
  1. Toendoek Kepada Kekoesaan, Tetapi Tidak Toendoek Kepada Kebenaran
Ditulis di Berlin tahun 1922. Berisi tentang pembelaannya ketika ditangkap di Bandung tanggal 13 Februari 1922 dengan tuduhan mengganggu ketertiban umum, membuat keonaran dan yang terberat adalah adalah usaha menggerakkan rakyat untuk mengadakan pemberontakan guna mengusir penjajah Belanda dari bumi Indonesia. Ia menyatakan bahwa tuduhan itu tidak benar dan penguasa kolonial hanya berusaha untuk mematikan aktivitas pergerakan nasional saat itu.
  1. Goetji Wasiat Kaoem Militer
Ditulis tahun 1924 di Saigon. Diterbitkan dengan nama Sumendap dan Daniel, tetapi menurut Poeze mungkin ditulis Tan Malaka.
  1. Indonesiai ejo mesto na proboezjdajoesjtsjemsja vostoke
Diterbitkan di Moskow tahun 1924. Pada brosur ini tertulis Sukindat, tetapi menurut Poeze mungkin ditulis Tan Malaka. Poeze mengatakan, brosur ini berisi tentang thesis bagi keadaan sosial dan ekonomi serta tuntutan untuk berorganisasi yang mengembangkan strategi dan taktik untuk diterapkan di Indonesia.
  1. Naar de Republiek Indonesia (Menuju Republik Indonesia)
Diterbitkan di Canton, April 1925. Berisi tentang uraiannya akan kondisi dunia, pertentangan dua sistem antara kapitalisme dan komunisme yang diyakininya akan dimenangkan oleh komunisme. Dilanjutkan dengan dengan situasi di Indonesia di mana penjajah Belanda melakukan penjajahan dengan biadab, namun Tan Malaka yakin suatu saat penjajah akan kalah apabila semua organisasi perjuangan yang ada terutama PKI, dapat menyusun tujuan revolusionernya.
  1. Massa Actie
Ditulis di Singapura tahun 1926. Secara umum brosur ini berisi tuntutan bagaimana melakukan sebuah revolusi di Indonesia. Sebuah revolusi terutama di Jawa dan Sumatera adalah sesuatu yang tak dapat dihindarkan. Baginya tidak ada sikap yang netral, yang ada adalah berpihak pada penjajah Belanda atau rakyat terjajah Indonesia. Dari sini kemudian baru Tan Malaka beralih pada bagaimana menjalankan revolusi yang benar, dan massa aksi bukan putch, tidak bisa dicapai oleh pemberontakan atau kudeta secara anarkis.
  1. Manifesto PARI (Manifesto Bangkok)
Ditulis di Bangkok 1927. Berisi uraian tentang perlunya membentuk partai baru dan menamakannya PARI (Paratai Republik Indonesia) yang dibentuk semata-mata untuk kepentingan Indonesia serta akan memberikan yang terbaik untuk itu. Manifesto ini mengoreksi kesalahan PKI, yaitu pemberontakan 1926/1927 yang menyebabkan hancurnya partai dan mereka tidak bermaksud memunculkan partai ini lagi, karena beranggapan tidak mungkin jika mendirikan partai-partai yang telah melakukan cukup kesalahan. Kemudian manifesto juga menyatakan pemutusan dengan Internasionale (Comintren) yang menurutnya tidak akan baik di Indonesia. Dengan mengambil contoh dari Jerman, Italia, Bulgaria dan China dinyatakannya kepemimpinan Moscow gagal untuk negeri lain. Seluruh Internasionale Ketiga (Comintern) dibangun demi kepentingan Rusia dan terutama pemimpin-pemimpin komunis dari Timur cenderung akan terjebak kepada ketaatan buta dan kehilangan kemandirian mereka, akibatnya mereka akan kehilangan hubungan dengan rakyat mereka sendiri yang tentunya berlainan dengan suasana kejiwaan rakyat Rusia.
  1. Lokal dan Nasional Aksi di Indonesia
Diterbitkan di Singapura 1926. Menurut Poeze, brosur ini diterbitkan dalam bagian yang terpisah, secara rahasia disebabkan dengan cara menyalinnya dengan mesin ketik. Bagian pertama dikenal juga dengan judul “Soerat Rahasia boeat lokal aksi di Minangkabau”, 20 September 1926.
  1. SI Semarang dan Onderwijs
Ditulis di Semarang tahun 1921 pada saat Tan Malaka berusaha merumuskan tujuan pendidikan dari sekolah Serikat Islam yang mulai dibangunnya (dikenal juga dengan sekolah Tan Malaka). Berisi pokok-pokok pikiran yang akan dikembangkan/diajarkan dalam sekolahnya.
  1. Asia Bergabung (Gabungan Aslia)
Ditulis tahun 1943. Menurut Poeze hanya selesai separuh.
  1. Semangat Moeda
Ditulis di Manila tahun 1926, namun oleh Tan Malaka dikatakan di Tokyo sebagai tempat penerbitannya.
15. Politik
Ditulis di Surabaya pada tanggal 24 November 1945. Berisi tentang percakapan antara Godam (simbolisasi kaum buruh), Pacul (petani), Toke (pedagang), Den Mas (ningrat) dan Mr. Apal (wakil kaum intelektual). Menguraikan tentang bagaimana caranya merdeka, maksud dan tujuan kemerdekaan, serta bagaimana mengisi kemerdekaan itu dan yang tak kalah penting adalah Indonesia Merdeka harus berdasarkan sosialisme.
16. Rentjana Ekonomi
Ditulis di Surabaya pada tanggal 28 November 1945. Berisi tentang percakapan dengan simbolisasi yang sama seperti yang ada dalam politik. Menguraikan tentang rencana pembangunan ekonomi, yang menurutnya ekonomi sosialislah yang dapat membawa kemakmuran bagi Indonesia kelak.
  1. Moeslihat
Ditulis di Surabaya pada tanggal 2 Desember 1945. Berisi tentang percakapan dengan simbolisasi yang sama seperti yang ada dalam politik. Menguraikan tentang strategi dan taktik dalam perjuangan untuk membawa Indonesia ke arah kemerdekaan.
  1. Manifesto PARI (Manifesto Jakarta)
Ditulis di Jakarta tahun 1945. Menguraikan tentang pertentangan sistem yang ada di dunia, antara kapitalisme dengan komunisme yang menurutnya akan dimenangkan oleh komunisme serta penolakan atas percobaan pendirian Republik Indonesia yang kapitalis dan membatalkan semua upaya dari luar untuk menjajah kembali Indonesia dengan cara apa pun.
  1. Thesis
Ditulis tahun 1946 di Lawu. Berisi tentang ajarannya mengenai pembentukan negara sosialistis. Uraian tentang perjuangan mencapai kemerdekaan Indonesia seratus persen. Juga pembelaannya terhadap tuduhan Trotsky yang selalu dituduhkan kepadanya, berkenaan dengan pemberontakan PKI 1926 yang gagal dan oleh pihak PKI kegagalan itu selalu dialamatkan kepada Tan Malaka sebagai orang yang menyabotnya.
  1. Koehandel Di Kaliurang (Perdagangan Sapi di Kaliurang)
Ditulis tanggal 16 April 1948 dengan nama samaran Dasuki. Berisi tentang penolakan terhadap perjuangan diplomasi yang tidak berprinsip, yang dilakukan oleh pemerintah saat itu. Perjuangan lewat diplomasi hanya akan merugikan Indonesia dan menjual Indonesia kepada kaum kapital asing, oleh karena itu perundingan harus dibatalkan atau dihandel dan mempersiapkan kaum MURBA untuk berjuang.
  1. Surat Kepada Partai Rakyat
Ditulis 31 Juli 1948 di penjara Magelang sebagai sambutan tertulis dalam pembentukan Kongres Partai Rakyat tanggal 10-11-12 Agustus 1948. berisi tentang bagaimana mengorganisasikan Partai Rakyat agar menjadi partai yang memperhatikan dan memperjuangkan rakyat MURBA.
  1. Proklamasi 17-8-1945, Isi dan Pelaksanaannya
Pidato tertulis pada Kongres Rakyat Indonesia Desember 1948. Berisi tentang penolakan perundingan yang dilakukan Indonesia saat itu dan persiapan perang kemerdekaan dalam menghadapi agresi militer Belanda.
  1. Uraian Mendadak
Merupakan salinan tertulis dari pidato yang diucapkan di depan Kongres peleburan tiga partai (Partai Rakyat, Partai Buruh, dan Partai Rakyat Jelata) menjadi Partai Murba. Berisi tentang reorganisasi partai dan uraian untuk tetap mempertahankan Republik Proklamasi 17 Agustus 1945.
Karya-karya tulis Tan Malaka meliputi semua bidang kemasyarakatan dan kenegaraan-politik, ekonomi, sosial, kebudayaan sampai kemiliteran, terlihat benang putih keilmiahan dan ke-Indonesiaan, serta benang merah orsinalitas, kemandirian, kekonsekuenan, dan konsistensi yang direnda jelas dalam gagasan-gagasannya dan perjuangan implementasinya dalam rumusan konsepsional dan penjabaran operasionalnya.
Setting Sosial Politik Tan Malaka
Latar kehidupan Tan Malaka berada dalam ruang dan waktu dengan sosiopolitikkultural yang melingkupinya. Paling tidak, ada tiga situasi dan kondisi penting yang mewarnai pandangan serta perjalanan hidup Tan Malaka yaitu, keadaan internasional, Minangkabau dan alam pikir Barat.
Pertama. Keadaan internasional. Menurut Tan Malaka:
Tahun 1918, terjadi perjanjian Versailles. Pada waktu itu dunia sedang gemuruh. Satu negara besar dan baru dalam di segala-gala timbul, ialah Sovyet Rusia. Pada jaman itu saya masih muda, masih belajar di Eropa Barat. Dalam usia Sturm und Drang periode itu, dalam usia sedang bergelora itu saya dilondong topan yang bertiup dari Eropa Timur itu. Dunia Barat sendiri pada masa itu seakan-akan mengikuti Sovyet Rusia. Dari dunia Eropa Timur itulah saya mendapatkan semua ilham dan petunjuk yang saya rasa perlu buat perjuangan politik, ekonomi dan sosial kita.
Di bidang politik di Eropa, terjadi dampak pergolakan politik Pascaperang Dunia I di Eropa pada umumnya dan di Belanda pada khususnya. Revolusi Oktober 1917 di Rusia yang disusul oleh gerakan revolusioner kaum sosial-demokrat Belanda yang dipimpin oleh Troestra memberi inspirasi kepada unsur-unsur progresif Indonesia yang tergabung dalam ISDV untuk menuntut pemerintahan sendiri dan perwakilan hak-hak yang luas.
Di bidang ekonomi, Perang Dunia I mengakibatkan kemacetan pengangkutan hasil perkebunan sehingga pengusaha perkebunan mengurangi produksinya sehingga berakibat rakyat banyak kehilangan pekerjaan dan pendapatan. Penderitaan rakyat bertambah besar lebih-lebih karena gubernemen membebankan pajak yang lebih berat kepada rakyat.
Perkembangan politik kolonial Belanda adalah politik kolonial konservatif (1800-1848), cultuurstelsel (1830-1870), permulaan politik kolonial liberal (1850-1870) dan politik ethis (1900), yakni edukasi, irigasi dan emigrasi.Tan Malaka lahir pada akhir abad ke-19, ketika diberlakukannya politik etis Belanda. Politik etis ini merupakan politik balas budi bangsa Belanda kepada Hindia Belanda oleh keuntungan yang diperolehnya selama dasawarsa-dasawarsa yang lalu. Kebijakan politik ini adalah terbukanya kesempatan yang makin luas di kalangan pribumi untuk memperoleh pendidikan modern ala Belanda. Pendidikan ini juga untuk memenuhi kebutuhan atas tenaga-tenaga terdidik untuk birokrasi. Dari sinilah munculnya beberapa intelektual muda yang bersentuhan dengan pemikiran Barat, termasuk tentang nasionalisme.
Kedua, alam Minangkabau. Secara sosiologis, nagari -kesatuan masyarakat lokal dalam masyarakat Minangkabau- merupakan konsep kosmologis yang di dalamnya terkandung kehidupan religius yang bersifat kontemplatif transenden. Secara holistik, dalam nagari tidak saja diurus masalah teknis pemerintahan, malahan sampai pada hal-hal yang bersifat transenden seperti kehidupan surau. Surau pada jaman dahulu merupakan kelengkapan suku dan tempat berkumpulnya anak-anak muda serta remaja dalam upaya menimba ilmu pengetahuan. Surau sekaligus juga digunakan sebagai tidur bersama, membahas berbagai ilmu agama, dan juga dimanfaatkan sebagai tempat penyelesaian berbagai permasalahan yang dihadapi oleh suku melalui musyawarah bersama yang merupakan inti demokrasi kultural nagari.
Daerah Minangkabau pada permulaan abad ini mengenal tiga paham yang pada umumnya berpengaruh pada diri penduduknya. Ketiga paham itu adalah paham Islam, adat dan kolonialisme serta berbagai implikasi yang dikandungnya. Ketiganya mempunyai pendukung walaupun para pendukung ini juga terpengaruh oleh ketiganya. Bentrokan paham, negosiasi dan saling memanfaatkan dari interaksi pendukung tersebut sering terjadi.
Daerah Minangkabau merupakan daerah terbuka dari lalu lintas dunia internasional untuk melakukan aktivitas politik, ekonomi, agama dan budaya. Sifat pragmatis dari sebagian penduduk cepat mengambil manfaat dari perkembangan yang berlaku. Kemudian dalam mengambil manfaat dari administrasi perdagangan, administrasi pemerintahan dan juga dalam bidang pendidikan.
Bukit Tinggi menjadi pusat pendidikan se-Sumatera. Sekolah Raja, yaitu sekolah guru berbahasa Belanda (Kweekschool) yang berada di kota itu merupakan tempat melatih pada tingkat menengah anak-anak Indonesia dari seluruh Sumatera. Sekolah ini adalah tempat penampungan bagi anak-anak kalangan bangsawan dan orang-orang besar lainnya di pulau tersebut.
Merantau merupakan bagian dari tradisi Minangkabau. Kedudukan perantau begitu mulia dalam masyarakat. Pergi merantau, menurut visi falsafah Minangkabau dapat membuka mata untuk mengenal dunia luar yang luas, di mana mereka akan mendapatkan hal-hal baru yang nanti akan dibawanya pulang. Merantau, bukanlah semata mencari uang atau harta, melainkan juga menuntut ilmu atau mengaji. Berdasarkan batasan ini, menurut Alfian, Tan Malaka adalah seorang perantau, baik fisik maupun mental (pemikiran).
Rantau pertama yang dialami Tan Malaka ialah ketika dia meninggalkan desa tempat lahirnya pergi menuntut ilmu ke “Sekolah Raja” di Bukit Tinggi. Walaupun masih berada di alam Minangkabau, tapi alam asalnya adalah Nagari Pandan Gadang. Sewaktu dia tamat belajar di Bukit Tinggi, ia diberi gelar Datuk Tan Malaka oleh kaum atau sukunya, sebagai kepala adat mereka. Ini berkait erat dengan ilmu yang diperolehnya di rantau. Tidak lama sesudah itu, dia pergi lagi melanjutkan studinya ke negeri Belanda, perantauan yang amat jauh bagi anak muda yang baru berumur 16 tahun. Ruang lingkup alamnya lambat laun berubah dari Nagari Pandan Gadang yang kecil meluas menjadi Minangkabau dan kemudian Indonesia. Modal ini dikembangkan Tan Malaka untuk memahami dan menginterpretasikan permasalahan-permasalahan masyarakat Indonesia.
Visi adat dan falsafah Minangkabau dari merantau untuk mengontraskan atau membandingkan dunia rantaunya dengan realitas alam asalnya, sehingga dapat melihat mana yang baik dan yang buruk dari keduanya. Hal ini mengundang orang berpikir kritis dan dialektis. Oleh karena itu kontradiksi atau konflik dianggap wajar, terutama karena suasana tersebut akan selalu dapat diintegrasikan atau diselesaikan secara memuaskan atau harmonis melalui proses pemilihan mana yang baik dan buruk dengan akal, yaitu kemampuan berpikir secara rasionil. Dengan demikian, visi itu mendorong orang untuk berpikir secara kritis, dinamis atau dialektis. Cara berpikir demikian dengan sendirinya menolak dogmatisme atau parokhialisme. Karena menolak dogmatisme, maka dengan sendirinya menghendaki kebebasan berpikir.
Dalam perantauan, mental Tan Malaka berhasil melepaskan diri dari keterikatan terhadap salah satu dari berbagai corak nilai yang hidup dan berkembang dalam masyarakat dan berhasil melahirkan pemikiran-pemikiran baru yang bercorak lain, berbobot dan orisinal. Ini karena mempunyai idealisme untuk membangun manusia dan masyarakat Indonesia baru, menghargai kebebasan berpikir dan memiliki sikap kritis yang tajam serta mempunyai kepercayaan kepada diri sendiri yang kuat sehingga mendorong untuk memiliki keberanian mengembangkan pemikiran sendiri.
Ketiga, alam pikir Barat. Pada usia sekitar 23 tahun, Tan Malaka mengalami pergulatan batin dan pikiran tentang agama yang bekaitan dengan mistik. Dalam satu suratnya Tan Malaka menulis untuk salah seorang temannya, Dick: “…aku pun masih mencari-cari, atau yang lebih tepat, masih menyelidiki. Aku sudah memilih arah pokok dalam kehidupan sosial dan agama, bila yang belakangan ini dapat kusebut demikian. Pertanyaan berikut kini sedang mendapat perhatianku: ‘Yang disebut kejadian di luar hukum alam (gaib) itu, apakah memang benar-benar ada?’ aku hidup di tengah bangsa yang gemar akan mistik. Hari ini atau lusa aku akan berjumpa dengan ahli mistik...”
Tan Malaka memberikan penilaian terhadap agama dan pilihannya marxisme: “…gereja itu, Dick, benar-benar suatu organisai ekonomi…gereja Katolik kupandang sebagai eksploitasi kapitalistis yang paling rendah, karena nama tuhan dipakai.
...tentang Islam lebih baik kita diam saja. Dalam agama itu pun ajaran lebih penting daripada praktik. Setiap praktik kebanyakan masih diarahkan pada pemilihan harta benda, tercapainya kedudukan yang lebih baik, atau kekayaan.
….kulihat dengan kepalaku sendiri apakah artinya mistik Islam. Berhari-hari kuserahkan diriku kepada suatu bimbingan. Kesimpulan akhirnya adalah sebagai berikut: mistik itu mungkin sekali omong kosong saja, atau penipuan, atau kedua-duanya sekaligus. Ah, aku sungguh muak melihat penipuan itu di manapun agama menyelinap di dalam masyarakat! Bukannya aku menolak kebajikan itu sendiri yang juga menjadi tujuan, misalnya Islam. Tetapi itu berlaku pada jaman dulu sekali ketika Muhammad sendiri masih hidup sangat sederhana…
... Jadi, kebajikan dan perdamaian itu kupandang hanya mungkin dapat tercapai melalui revolusi. Begitulah seorang Marxis yang materialistis sesungguhnya mempunyai latar belakang yang idealistis...”
Kelak pada perkembangan kehidupannya Tan Malaka memiliki pandangan bahwa Islam memiliki kekuatan revolusioner dan dapat menjadi alat untuk melawan kolonialisme dan imperialisme dengan melakukan pembelaan dan menganjurkan PKI untuk bekerja dengan terhadap Serikat Islam.Di bidang agama perhatiannya besar sekali pada soal-soal mistik: tetapi di bidang sosial ia sudah memilih gagasan komunisme.
Kepergiannya ke negeri Belanda bisa disebut sebagai jendela awal perkenalannya pada dunia luar. Berkenalanlah dirinya dengan paham sosialisme dan menjadikannya berkenalan dengan pemikiran Nietzche dan karya-karya Th. C. Arlyle, yang membuatnya berada dalam semangat dan paham revolusioner. Tan Malaka menyerap secara kritis alam pikir Hegel, Lenin, Karl Marx, Engels dan Charles Darwin. Ini ditandai dengan banyaknya rujukan kepada tokoh-tokoh tersebut sebagai kerangka acuan pemikirannya, terutama dalam bukunya, Madilog.
Selanjutnya adalah persentuhan pemikiran Tan Malaka dengan berbagai kalangan sampai para aktivis, pemikir dan tokoh dunia Barat. Dengan didukung modal minat, semangat dan kecerdasan yang dimilikinya untuk belajar; jaringan pergaulan, berorganisasi ditambah kemampuan penguasaan bahasa yang banyak, menjadi bekal perjuangannya di dalam maupun luar negeri. Menurut pengakuan Tan Malaka, ia menguasai berbagai bahasa seperti, Belanda, Jerman, Inggris, Melayu, Jawa, Perancis, Tagalog, Siam, dan sedikit bahasa Cina. Dari kemampuan bahasa ini, Tan Malaka mendirikan sekolah bahasa di Amoy, School for Foreigen Languages yang berkembang pesat kemajuannya
Dari sebagian tulisannya, basis pandangan tentang realitas, Tan Malaka memilih menggunakan materialisme dan rasionalisme dan paham komunisme sebagai ideologi perjuangan politik, meski Tan Malaka melakukan penafsiran ulang demi penyesuaian situasi dan kondisi Indonesia. Alam pikir Barat berperan dalam perjalanan kehidupan Tan Malaka. Alam dan kerangka pikir Barat diselami, akan tetapi dalam penggunaannya disaring secara kritis dan dinamis.
Dari latar keadaan internasional, adat Minangkabau dan alam pikir Barat, tidaklah aneh jika dia dijuluki nasionalis, sosialis dan komunis yang beragama Islam. Berikut beberapa komentar atas sosok Tan Malaka:
Pokoknya di dalam sekujur tubuhnya mengalir sederas-derasnya, darah anti-Imperialisme, anti-Kolonialisme, sedang setiap denyut jantungnya membersihkan nafas perjuangan kemerdekaan Tanah Air dan Bangsanya.
Saya kenal almarhum Tan Malaka. Saya baca semua ia punya tulisan-tulisan. Saya berbicara dengan beliau berjam-jam, dan selalu di dalam pembicaraan-pembicaraan saya dengan almarhum Tan Malaka ini, kecuali tampak bahwa Tan Malaka adalah pecinta tanah air dan bangsa Indonesia, ia adalah sosialis sepenuh-penuhnya.
Tan Malaka adalah tokoh yang mewakili komunis di Timur Jauh. Ia adalah pemimpin komunis yang paling berhasil dan berpengalaman.
Perjalanan hidup Tan Malaka, pahlawan kemerdekaan nasional Republik Indonesia ini, seringkali diwarnai kegulitaan dalam kesejarahannya. Seperti kepastian kapan Tan Malaka lahir dan kematiannya yang tragis; tidak ada kuburan Tan Malaka, rencana penyerahan kepemimpinan nasional dari Bung Karno kepada Tan Malaka, pandangan terhadap Tan Malaka hendak melakukan kudeta terhadap Soekarno-Hatta dan perpecahan di kalangan kader PKI hingga kematian Tan Malaka penuh teka-teki dan mengenaskan. 
Tautan : http://www.pmii-ciputat.or.id/alumni/kolom-alumni/158-riwayat-tan-malaka.html 



Tags :
Biografi Tan Malaka, sejarah tan malaka, kisah tan malaka, seniman kehidupan, tan malaka,